Selain itu, terdapat pula dugaan belum terpenuhinya sejumlah dokumen perizinan penting, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Atas temuan tersebut, DPRD mendorong adanya penutupan sementara terhadap TNM sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Desakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya kepastian hukum serta penegakan aturan secara tegas di Kabupaten Karawang.
Baca Juga:Perkuat Keberlanjutan Usaha, Disperindagkop UKM Karawang Monitoring IKM Penerima Bantuan 2025IPW Desak Usut Dugaan Polisi “Main Proyek” di Bekasi
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Karawang, D.A. Prasetya Wibawa, menyampaikan pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari DPRD sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kami masih menunggu surat rekomendasi dari DPRD sebagai dasar untuk melakukan penutupan sementara,” pungkasnya.