CIKARANG SELATAN – Perebutan kuota satu kursi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, keterwakilan perempuan kian memanas.
Pasalnya, hingga Senin (4/5/26) sudah ada empat keterwakilan perempuan yang sudah mendaftar sebagai bakal calon BPD Sukadami periode 2026-2034. Satu di antaranya, Hamida Ismail Alting.
Perempuan yang akrab di panggil Mida ini mengatakan keinginannya maju sebagai Anggota BPD karena termotivpasi menyaluran suara kamum perempuan. Dengan slogan ” Perempuan Berdaya Desa Maju”, dirinya siap bertaruang memperebuatkan satu kuota perempuan.
Baca Juga:Jam Tidur yang Tidak Diperbolehkan Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Lengkapnya!Tidak Tayang di Indosiar? Begini Cara Nonton Gratis Live Streaming Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta
” Kalau saya termotivasi menyalurkan suara dari kalangan perempuan, karena selama ini yang saya sendiri rasakan bahwa perempuan itu tidak terdengar suaranya,” kata Mida kepada Cikarang Ekspres, Senin (4/5/26).
Ia mengungkapkan, meski jatah keterwakilan perempuan hanya satu kursi, namun seandainya ia terpilih sebagai Anggota BPD, ia berkomitmen mengembangkan suara perempuan di Pemerintah Desa Sukadami.
“Jadi untuk perempuan meskipun jatahnya itu hanya dengan kuota 30 persen, namun saya yakin Insya Allah misalkan seandainya diamanahkan kepada saya nanti kedepannya saya bisa lebih mengembangkan suara perempuan di Pemerintah Desa Sukadami. Sehingga segala kebijakan yang ada di desa sukadami itu dapat berpengaruh langsung bagi perempuan-perempuan desa sukadami,” tuturnya.
Ia juga memaparkan salah satu program kerjanya apabila terpilih nanti, seperti mendorong dan akan membuat Forum Perempuan Desa. Dimana forum itu akan bergabung semua element masyarakat, salah satunya dari Posyandu, tim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tim sapa, serta PKK.
” Jadi semua element yang melibatkan perempuan sehingga, segala isu selain stunting pun bisa kita diskusikan disitu sehingga suara-suara perempuan ini akan saya bawa sehingga bisa menjadi skala prioritas termasuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah,” ucapnya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Satgas PPA Sukadami ini menilai, saat ini keterwakilan BPD perempuan terlihat vakum. Tidak ada suara atau aspirasi dari kaum perempuan yang menjadi skala prioritas APBDes.
” Mangkanya ini salah satu motivasi saya kedepan agar saya bisa bersuara lebih kencang lagi dan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa itu dapat berpengaruh langsung ke perempuan dan anak-anak,” tandasnya. (mil)