KBEONLINE.ID CIKARANG SELATAN – Hamida Ismail Alting maju sebagai salah satu calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukadami dari keterwakilan perempuan pada periode 2026 – 2034. Perempuan yang akrab disapa Bu Mida itu bertekad untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa.
“Motivasi saya adalah ingin membuat perubahan di Desa Sukadami, khususnya dalam hal keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Selama ini, perempuan hanya menjadi objek, tidak diberikan kesempatan untuk menyumbangkan ide dan pemikiran. Melalui jalur BPD perwakilan perempuan ini, saya ingin menjadi penyambung suara bagi kaum perempuan agar aspirasi mereka didengar,” ungkap Bu Mida sapaan akrabnya, Minggu (17/01/26).
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Sekretaris RW pertama yang berasal dari kalangan perempuan di Desa Sukadami, Bu Mida telah terjun langsung menangani berbagai permasalahan masyarakat.
Baca Juga:Menjelajah Kota Tersepi di Jawa Barat Dengan Julukan Kota Angin dan Harga Penginapanya Mulai Rp130 RibuanHello Kitty x Jisoo BLACKPINK Hadir di Jakarta : Exhibition Gemas Ini Serbu Mall Kota Kasablanka dan Harga Ter
“Permasalahan perempuan di desa ini sering kali berkisar pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran hak nafkah, hingga persoalan identitas. Saya banyak turun ke lapangan untuk mendeteksi masalah-masalah ini dan menyerap aspirasi dari mereka,” tambahnya.
Untuk memastikan aspirasi perempuan benar-benar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), Bu Mida berencana membentuk forum perempuan desa.
“Forum ini akan melibatkan perwakilan dari lima dusun di Sukadami. Dengan adanya forum ini, kita bisa mengangkat isu-isu yang terjadi pada perempuan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga suara perempuan benar-benar terdengar dalam proses pembangunan desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bu Mida juga menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi BPD agar tidak hanya menjadi “stempel” pemerintah desa.
“BPD seharusnya menjadi mitra legislatif di tingkat desa, mengawasi kebijakan yang ada. Saya prihatin karena selama ini fungsi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika terpilih, saya akan berusaha mengembalikan BPD pada fungsi pokoknya tanpa berbenturan dengan visi dan misi desa,” tegas Bu Mida.
Mengenai transparansi penggunaan anggaran desa, Bu Mida memiliki rencana untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi.