KBEONLINE.ID KARAWANG — Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Aksi yang diikuti oleh elemen mahasiswa dan masyarakat ini menyoroti persoalan krusial, mulai dari defisit anggaran negara hingga isu ekologi lokal yang dinilai semakin memprihatinkan bagi hajat hidup orang banyak.
Presma Universitas Singaperbangsa, Beryl Geovani Xenoglosi, menegaskan bahwa fokus utama gerakan mereka adalah menuntut evaluasi total terhadap program nasional, seperti Kawasan Distribusi Makanan Pendamping (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mahasiswa, alokasi anggaran program-program tersebut justru membebani keuangan negara secara berlebihan. Kebijakan ini dinilai berimbas langsung pada masyarakat kecil akibat terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:Babak Pertama Ronaldo Cetak Dua Gol, Portugal Unggul atas Uzbekistan 3-0 di Piala Dunia 2026Cara Nonton Live Streaming Piala Dunia 2026 Portugal vs Uzbekistan
“Program KDMP dan MBG di Karawang justru merugikan masyarakat. Kenapa merugikan? Itu menguras total APBN negara. Apa yang menjadi dampak APBN defisit itu? Terkhususnya Pertamax dinaikkan. Kami mahasiswa, pelajar, buruh, merasa resah karena pengeluaran sehari-hari semakin mencekik,” ujar Beryl, Selasa (23/6).
Selain persoalan ekonomi, massa aksi juga menyuarakan penolakan keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri yang saat ini tengah bergulir. Mahasiswa menilai regulasi baru tersebut berpotensi mengebiri gerakan sipil dan mengintervensi ruang kebebasan akademik. Kehadiran aparat yang mulai memasuki wilayah institusi pendidikan dengan dalih penyelarasan program dinilai mencoreng independensi kampus.
Tidak hanya isu nasional, aliansi mahasiswa juga membawa rapor merah terkait permasalahan daerah, salah satunya adalah proyek Laju Tenaga Gas dan Uap (LTGU) di Karawang. Proyek energi tersebut dinilai tidak memihak pada kepentingan lingkungan hidup dan justru memperparah kerusakan ekologi setempat. Mahasiswa mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata guna menyelamatkan ruang hidup warga dari ancaman krisis iklim.
Aksi yang sempat diwarnai pemindahan titik kumpul ini diakui mahasiswa sebagai dampak dari pembatasan ruang demonstrasi oleh aparat. Ia menyebutkan bahwa perpindahan lokasi dilakukan demi menghindari gesekan fisik langsung dengan masyarakat umum di jalan raya. Mereka menegaskan bahwa esensi dari gerakan ini bukanlah memicu kericuhan, melainkan merangkul warga untuk bersama-sama menyuarakan keresahan yang sama.