Pegawai juga menyoroti minimnya komunikasi dan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan yang dinilai kurang mampu membangun konsolidasi internal, dugaan konflik kepentingan dengan mitra kerja, hingga polemik penyerahan aset Cabang Bekasi Kota dan Pondok Ungu kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Selain itu, pegawai mempersoalkan dugaan kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang disebut mengurangi hak-hak pegawai tanpa penjelasan yang memadai.
Atas dasar itu, mereka meminta Plt Bupati Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan kronologi persoalan, melibatkan Dewan Pengawas dalam proses evaluasi, serta memfasilitasi dialog dengan perwakilan pegawai demi menjaga profesionalisme dan tata kelola perusahaan.
Baca Juga:Polres Karawang Kejar Pelaku Tawuran di Klari dan Pastikan Penindakan Tegas Peredaran Miras BerlanjutKabupaten Bekasi Andalkan Sensus Ekonomi untuk Tekan Pengangguran Industri
Sementara itu, Manajemen Perumda Tirta Bhagasasi melalui Humas menyatakan menghormati penyampaian aspirasi pegawai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Manajemen memastikan aksi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan dan pelayanan administrasi maupun distribusi air bersih kepada pelanggan tetap berjalan normal.
Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas, serta mengajak seluruh pihak menghormati proses yang sedang berlangsung sambil menjaga kondusivitas di lingkungan perusahaan. (Iky)