KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi agenda pendataan nasional, tetapi juga diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus menekan angka pengangguran di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Selasa (21/7).
Sebagai daerah yang memiliki lebih dari 7.000 perusahaan di 11 kawasan industri, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan sensus. Data yang dihimpun nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan selama satu dekade ke depan.
Baca Juga:Lantik 1.564 Anggota BPD, Plt Bupati Bekasi Ingatkan Netralitas Pilkades Hingga Skala Prioritas DesaPolres Karawang Sikat Jaringan Narkotika dan Obat Keras: 32 Tersangka Dicokok Selama JuniāJuli 2026
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi dunia usaha. Untuk memudahkan proses pendataan, BPS menyiapkan tiga metode pengisian kuesioner, yakni secara daring, digital, maupun cetak.
“Sensus Ekonomi ini adalah kolaborasi bersama yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu kami mengajak seluruh perusahaan untuk berpartisipasi mengisi kuesioner yang telah disiapkan,” ujarnya.
Menurut Amalia, data yang terkumpul akan menjadi potret perkembangan dunia usaha sekaligus menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menambahkan hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah memetakan pertumbuhan sektor industri, sebaran investasi hingga kebutuhan tenaga kerja di berbagai wilayah.
Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan program pelatihan vokasi dan pemagangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Data peta ekonomi ini menjadi dasar bagi kami dalam menyiapkan SDM yang tepat melalui pelatihan vokasi maupun program pemagangan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pendataan dalam Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di kawasan industri.
Baca Juga:Darurat Kekeringan! Ribuan Hektare Sawah Bekasi Terancam Gagal Panen Karena Kekurangan AirFakta Lengkap Tentang Bubur Tambun : Kuliner Legendaris dengan Julukan Bubur Racing Kuasai Jabodetabek
Ia berharap hasil sensus dapat dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka Kabupaten Bekasi yang masih berada di kisaran 8,2 persen.
Menurut Asep, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.