KBEonline.id – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menyoroti persoalan kekeringan yang melanda sejumlah areal persawahan di Kecamatan Pakisjaya.
Kondisi tersebut membuat para petani yang seharusnya mulai memasuki masa tanam mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, mengatakan persoalan tersebut dibahas bersama sejumlah pihak untuk mencari solusi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian di Pakisjaya dapat segera terpenuhi.
Baca Juga:Baru 100 Hari Letkol Inf Nanda Siswanto Komandoi Kodim 0604/Karawang Banyak Program Masyarakat TerwujudAlhamdulillah Wasyukurillah, Pendapatan Kabupaten Bekasi Sudah Tembus Rp 2,02 Triliun
Dalam pembahasan tersebut turut hadir Kabid Pertanian, Camat Pakisjaya dan Batujaya, Muspika Pakisjaya, Perum Jasa Tirta (PJT), para kepala desa, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta sejumlah tokoh petani.
“Permasalahan kekeringan sawah di Pakisjaya ini baru terjadi tahun ini. Ini dikarenakan ganggang dan eceng gondok yang menyumbat aliran di daerah Batujaya, sehingga air tidak mengalir ke Pakisjaya,” ujarnya, Rabu (12/8).
Menurutnya, penyumbatan saluran tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian. Para petani yang seharusnya sudah mulai menanam kini kesulitan mengalirkan air ke lahan persawahan mereka.
“Para petani yang harusnya sudah mulai menanam kesulitan untuk mengalirkan airnya. Jadi ini harus segera kita tangani supaya tidak mengganggu musim tanam,” katanya.
Mumun mengatakan, saat ini sudah tersedia satu unit alat berat jenis ekskavator atau beko yang akan digunakan untuk melakukan pengerukan saluran irigasi. Namun, kebutuhan alat berat tambahan masih diperlukan agar proses normalisasi dapat dilakukan lebih cepat.
“Saat ini sudah ada satu beko untuk mengeruk saluran irigasinya. Rencananya, kekurangannya akan kita kirim dari desa terdekat lain yang sudah ada bekonya untuk normalisasi,” ungkapnya.
Selain alat berat, Mumun menilai kebutuhan operator dan anggaran operasional, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM), juga harus segera disiapkan. Hal tersebut diperlukan agar proses normalisasi tidak terhambat karena keterbatasan peralatan maupun biaya operasional.
Baca Juga:PIKNIK ke Thailand Lebih Mudah, Transnusa Buka Penerbangan Jakarta–BangkokGawat, Porprov Jabar 2026 Makin Dekat, Tapi Anggaran KONI Kabupaten Bekasi Baru Ada Rp 5 Miliar
“Selain alat berat, kita juga membutuhkan operator dan anggaran untuk operasional BBM. Itu yang diperlukan sebagai tambahan saat ini dan harus secepatnya disiapkan,” tegasnya.
Ia meminta Camat Pakisjaya, Kabid Pertanian dan PJT segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).