“Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada 22 November 2026. Kami terus melakukan persiapan agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara aman,” jelasnya.
Syaefullah menambahkan, Kabupaten Karawang telah memiliki pengalaman dalam menerapkan Pilkades berbasis digital. Sebelumnya, Pemkab Karawang sukses menyelenggarakan Pilkades Serentak secara digital di sembilan desa pada 28 Desember 2025.
“Pengalaman pelaksanaan Pilkades digital pada tahun 2025 menjadi modal penting bagi kami. Kami optimistis pelaksanaan tahun ini dapat berjalan lebih baik karena persiapan dilakukan lebih matang dan koordinasi terus diperkuat,” ungkapnya.
Baca Juga:Kota Karawang Berbenah, Kabel-kabel di Atas yang Semrawut Harus Dikubur, Dialihkan ke Jaringan Bawah TanahAde Kunang Balik Tudingan Jaksa: Rp 8,5 Miliar Bukan Fee Ijon Proyek
Kepala DPMD Jawa Barat Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., mengatakan, Pilkades Serentak 2026 secara elektronik akan dilaksanakan di 565 desa yang tersebar di enam kabupaten di Jawa Barat. Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Ciamis, Sumedang, Karawang, Subang, Cianjur, dan Bekasi.
“Pada tahun ini ada enam kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkades secara elektronik atau digital, yaitu Ciamis, Sumedang, Karawang, Subang, Cianjur, dan Bekasi. Pelaksanaannya akan berlangsung mulai September sampai Desember 2026,” kata Ade.
Menurut Ade, pelaksanaan Pilkades digital membutuhkan kesiapan yang seimbang, baik dari aspek teknis maupun penyelenggaraan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, panitia Pilkades, pemerintah desa, dan unsur keamanan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.
Lebih lanjut, Ketua Tim Panitia Pilkades 2026 Ridwan Salam mengatakan, keamanan dan kondusivitas menjadi perhatian utama dalam persiapan pelaksanaan Pilkades. Untuk itu, panitia menyiapkan sejumlah langkah guna menjaga proses pemilihan tetap aman dan tertib.
“Kita akan melakukan deklarasi damai agar seluruh tahapan Pilkades dapat terselenggara dengan baik,” tegasnya.
Ridwan menjelaskan, langkah mitigasi juga disiapkan untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan dalam pelaksanaan Pilkades elektronik. Mitigasi tersebut mencakup aspek legalitas, kerahasiaan, keamanan, keakuratan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, keterlacakan, hingga kepastian penyelesaian sengketa.
Ia berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 di 67 desa dapat berjalan tertib, aman, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.