KBEOnline.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan sinyal kuat bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 telah memasuki tahap akhir.
Menurutnya, saat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk pengumuman resmi kepada publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis, menanggapi dinamika pembahasan upah yang tengah berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengikuti koridor regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dalam penetapan angka final nanti.
Baca Juga:UMP DKI Jakarta 2027 Ditetapkan Naik 7,1 Persen Menjadi Rp6.136.941Diskon Tol 30 Persen Nataru 2026 Mulai Disiapkan, Ada 11 Ruas Tol Gratis Fungsional!*
“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” ujar Dedi singkat.
Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini mengingatkan adanya tantangan krusial di balik kebijakan kenaikan upah. Menurut Dedi, peningkatan pendapatan pekerja harus berjalan pararel dengan peningkatan produktivitas kerja.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga di pasaran agar daya beli pekerja tidak tergerus. Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan kelancaran pasokan dan pengendalian inflasi kebutuhan pokok dinilai akan menjadi bumerang bagi kesejahteraan buruh itu sendiri.
“Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, proses pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan antara pemerintah dan pihak pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai bergeser dari penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 menuju acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara bertahap.
Meskipun demikian, angka yang diusulkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi kaum buruh. Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengungkapkan bahwa pihaknya dalam rapat dewan pengupahan terus mendorong agar UMP 2027 ditetapkan minimal 80 persen dari KHL.
Angka ini merupakan jalan tengah yang realistis, mengingat target buruh adalah pemenuhan 100 persen KHL, namun memahami perlunya tahapan implementasi. Usulan buruh ini melampaui angka yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 70 persen dari KHL.
Baca Juga:LRT Jabodebek Kembali Uji Coba 452 Perjalanan, Pastikan Kesiapan Peningkatan Layanan pada Hari KerjaLRT Jabodebek Lakukan Uji Coba 452 Perjalanan, Waktu Tunggu Berkurang
“Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan,” jelas Dadan di Bandung, Kamis.
