UMP DKI Jakarta 2027 Ditetapkan Naik 7,1 Persen Menjadi Rp6.136.941

Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941
0 Komentar

KBEOnline.id, JAKARTA – Kabar gembira bagi para pekerja di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Angka tersebut diputuskan mengalami kenaikan signifikan sebesar 7,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyesuaian ini, standar upah minimum di Jakarta untuk tahun depan ditetapkan menjadi Rp6.136.941 per bulan.

Keputusan ini disahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melalui penandatanganan regulasi resmi.

Baca Juga:Diskon Tol 30 Persen Nataru 2026 Mulai Disiapkan, Ada 11 Ruas Tol Gratis Fungsional!*LRT Jabodebek Kembali Uji Coba 452 Perjalanan, Pastikan Kesiapan Peningkatan Layanan pada Hari Kerja

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” ujar Gubernur Pramono Anung dalam keterangannya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa angka final Rp6.136.941 tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang cukup panjang dan dinamis di dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876, maka terjadi kenaikan nominal sebesar Rp407.065. Sebagai catatan, persentase kenaikan pada tahun 2026 lalu tercatat sebesar 6,1 persen.

Mantan Sekretaris Kabinet ini menambahkan, penetapan UMP 2027 merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan iklim dunia usaha di Jakarta.

Terkait dinamika pembahasan, Pramono mengakui bahwa prosesnya tidak sebentar, namun berhasil disepakati sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.

0 Komentar