KARAWANG – Menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang dinilai kurang tepat dalam program percepatan tanam. Pemerintah disarankan untuk menyelenggarakan gerakan penggunaan pupuk organik secara masif. “Saat kelangkaan pupuk subsidi anorganik saat ini, pasti petani menjerit. Karena memang petani sudah sangat ketergantungan terhadap pupuk subsidi anorganik,” kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang, Muharam kepada wartawan, Senin (14/9/2020). Lanjut Muharam, selama pandemi, Thailand dan Vietnam telah menghentikan ekspor hasil pangan. Secara otomatis, kebutuhan pangan nasional harus terpenuhi tanpa impor dari dua negara tersebut. Dengan begitu, lanjut Muharam negara harus melakukan diversifikasi, ekstenfikasi dan intensifikasi dalam pangan. Salah satunya adalah dari program pencetakan lahan sawah dan percepatan tanam. Namun selama pandemi, negara mengalami kesulitan keuangan. Akibatnya jatah pupuk subsidi anorganik dikurangi pemerintah sementara petani yang sudah ketergantungan harus terus melakukan penanaman karena adanya percepatan tanam. “Harusnya pemerintah juga harus mampu melepas ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi anorganik. Dengan melakukan program penyuluhan pupuk organik secara masif,” ungkapnya. Ketika percepatan tanam dilakukan dengan tetap mengandalkan pupuk anorganik, kondisi tanah di lahan pertanian akan semakin rusak yang akhirnya justru akan menurunkan kualitas dan kuatintas tanaman pangan. “Tanaman itu membutuhkan 12 unsur hara di tanah. Tetapi saat ini tanaman kita hanya diberikan 3 unsur hara saja. Kemudian perbaikan tanah dan unsur hara tak pernah dilakukan oleh petani,” imbuhnya. Program penyuluhan secara masif penggunaan pupul organik bisa dilakukan pemerintah secera bertahap, dengan melakukan pengurangan penggunaan pupuk anorgani disetiap musimnya. (rie)