BUPATI TAK INGIN PERCEPATAN VAKSINASI DIMANFAATKAN JADI BISNIS

Cellica: Laporin Saja Yang Mana?

KARAWANG- Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana tak ingin pelaksanaan vaksinasi gotong royong menjadi celah meraih keungtungan segelintir pihak saja. Ia ingin, semua faskes jika memang dirasa perlu dilibatkan, harus juga diikutsertakan. Ia pun meminta jika ada klinik tertentu milik pejabat yang memonopolinya, untuk melaporkanya kepada bupati.
“Laporin saja mana, yang mana. Yang pasti semua pihak harus terlibat. Karena ini bukan persoala mohon maaf 1-2 yang meraup keuntungan. Percepatan vaksin kan penting, jangan hanya satu dua klinik punya nya ini punyanya itu, saya arahanya semua harus telibat,” kata Cellica kepada KBE.
Namun, kata Cellica, persoalanya saat ini, belum ada angka pasti berapa perusahaan di Karawang yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong sehingga Pemkab Karawang belum bisa memastikan berapa kebutuhan faskes yang diperlukan.
“SDM kami sudah pasti siap, persoalannya vaksin ini harus jelas dulu berapa banyak. Yang pasti harus didata berapa perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi,” katanya.
Seturut dengan itu, Cellica juga meyakinkan sejauh ini semua pihak banyak terlibat. Dan, sosialisasi kepada faskes yang ingin ikut menjadi peserta pelaksana layanan vaksinasi gotong royong pun terus dilakukan. Terakhir, kata dia ada sekitar 40 sampai 50 klinik yang diundang untuk menerima sosialisasi.
Sebelumnya, program vaksin gotong royong di Karawang sudah dimulai. Namun pada pelaksanaanya, provider atau fasilitas kesehatan (faskes) yang jadi peserta pelaksanaan vaksinasi diduga dimonopoli oleh kerabat dan pejabat Dinkes yang punya rumah sakit dan klinik serta berujung memicu kecemburuan para pemilik klinik dan rumah sakit lain yang tak dilibatkan.
Data yang diterima KBE, sudah ada 21 rumah sakit dan 16 klinik yang tercatat sebagai peserta faskes yang menyediakan vaksin gotong royong, yang nantinya bakal menjadi pelaksana vaksinasi di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri. Namun dalam data yang dimiliki KBE, banyak RS dan klinik yang lokasinya jauh dari kawasan industri menjadi peserta namun yang dekat dengan kawasan industri, justru tidak dilibatkan.
Seorang pemilik klinik yang tak masuk dalam peserta program, saat ditanya oleh KBE apakah di awal mendapat sosialisasi, ia menjawab sama sekali tidak diberikan informasi apa pun. Padahal, jika diberi kesempata ia menuturkan, kliniknya pun ingin dilibatjkan menjadi peserta.