Travel Ilegal, Daftarnya Perlu Diumumkan Kemenag?
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana bersama puluhan warga Karawang lain menjadi korban gagal berangkat ke tanah suci melalui haji furoda. Kemenag Karawang menegaskan di Karawang hanya ada satu travel yang memiliki izin pelaksana ibadah haji khusus (PIHK). Sisanya, merupakan travel ilegal yang sebaiknya dihindari oleh para calon jemaah haji.
Cellica seharusnya berangkat kloter terakhir 2 Juli 2022, namun setelah waktu keberangkatan belum juga mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi. Ketika dikonfirmasi, ia membenarkan jika dirinya tidak jadi berangkat haji. Hanya saja dia menolak berbicara banyak terkait itu.“Semua sudah ketetapan Allah, ngapain harus difikiran,” kata Cellica singkat, Kamis (7/7/2022).Sementara itu Kantor Kementerian Agama Karawang mengeluarkan imbauan kepada warga Karawang agar tidak tergiur iming-iming berangkat haji tanpa antre melalui jalur Furoda.“Masyarakat harus jeli memilih travel haji furoda. Harus memilih travel haji yang sudah memiliki izin PIHK (pelaksana ibadah haji khusus). Di Karawang baru ada 1 yang memiliki izin,” kata Kepala Seksi PHU (penyelenggara haji dan umroh), Mohamad Azizi Hujjatul Arifin.Menurut Mohamad, sebelum menggunakan jasa travel haji harus dipastikan memiliki izin PIHK. Namun jika belum memiliki izin tersebut sebaiknya jangan dilakukan. Karena besar resikonya jika tetap memaksa.“Jadi di Karawang baru satu yaitu travel BB yang memiliki izin. Yang lainnya itu ilegal,” pungkasnya.Sementara itu, K etua Umum Syarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan pihak yang menuding ada mafia di balik visa haji furoda atau mujamalah belum paham mengenai seluk beluk visa khusus tersebut.
Hal ini disampaikan Syam merespons tudingan anggota Komisi VIII DPR Achmad Fadil Muzakki Syah yang menduga ada mafia di balik temuan sekitar 4.000 calon jemaah haji furoda yang tidak bisa berangkat ke Tanah Suci.
Baca Juga:Pemkab Kebut Upaya Perluasan TPA BurangkengJalanan di Kota Patriot Berlubang
“Ya, kalau enggak ngerti, orang bisa bilang mafia inilah, itulah,” kata Syam.Syam menjelaskan pada prinsipnya visa furoda dikeluarkan resmi atas hak prerogatif Raja Arab Saudi. Karena itu, jumlah visa itu pun tergantung kehendak keluarga Raja Saudi.