KARAWANG- Memasuki hari ke tiga pelaksanaan Vaksin Keluarga Berkelanjutan (KB) tahun 2021. Sejumlah permasalahan masih terjadi di tempat praktik mandiri bidan (PMB) yang melakukan vaksinasi. Imbasnya, sejumlah anggota dewan dari Komisi V DPRD Jawa Barat, mengkritisi berbagai kekurangan yang masih terjadi disana-sini.
Salah satu permasalahan yang disorot para wakil rakyat diantaranya, tidak meratanya PMB di setiap kecamatan. Sehingga membuat pelayanan vaksin KB ini menjadi jomplang. Bahkan, pelaksanaan vaksin KB ini dianggap kurang personel tenaga kesehatannya.
Menanggapi hal itu, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana tak menampik, jika memang masih ada sejumlah kekurangan dalam berjalannya vaksin keluarga berkelanjutan. Meski demikian, Cellica menyebut jika hal itu tidak menjadi persoalan.
Baca Juga:Dedi Wanti-Wanti CellicaMural “Butuh Logistik” Jalan Tuparev HilangÂ
Kata Cellica, Pemda Karawang tidak bisa memaksa PMB swasta di tiap kecamatan untuk ikut andil dalam mensukseskan vaksin KB. Karena itu, pihaknya hanya mengajak para PMB yang mau terlibat dalam pelaksanaan vaksin keluarga di Karawang.
“Kita hanya mengajak PMB yang mau membantu kami. PMB ini kan swasta, mungkin juga ada yang takut terganggu (jadwal) praktiknya, tapi hal itu tidak menjadi persoalan, karena kan ada puskesmas yang berjalan,” ujar Cellica saat ditanya KBE, Kamis, (2/9/2021) kemarin.
Saat disinggung dua kecamatan yang sampai saat ini tidak ada PMB yang melayani vaksin KB. Cellica menyebut, dua kecamatan tersebut pelaksanaan vaksinasinya tetap berjalan di puskesmas masing-masing. Diketahui, kedua kecamatan itu di antaranya Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Cibuaya.
“Pokonya tidak ada PMB-nya, puskesmas yang melakukan (vaksin keluarga),” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan vaksinasi keluarga di Karawang berjalan cukup baik. Hanya saja, hasil monitoring yang ia lakukan. Masih ditemukan kekurangan disana-sini. Poin utama yang ia sorot, yaitu pelayanan yang dilakukan PMB.
“Sebaiknya PMB ini ada di tiap kecamatan. Saat ini ada dua kecamatan tanpa PMB. Sebaiknya, yang PMB-nya sedikit atau tidak ada agar di back up oleh Puskesmas,” ungkap Sri Rahayu, Rabu, (1/9) kemarin.