KARAWANG– Para kepala desa di Kabupaten Karawang masih berkutik dengan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Di detik-detik akhir masa pengumpulan data. Tim validasi di tingkat desa di buat pusing. Dengan masih banyaknya double data dalam daftar penerima bantuan sosial tersebut. Seperti dikatakan Kepala Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang Wadas, Didin Al Ayudin. Pihaknya saat ini masih galau dalam menentukan kriteria penerima Bansos Covid-19. Apa lagi, data penerima PKH dan BPNT dari pusat, namanya juga terdaftar dalam Bantuan Gubernur (BanGub) Jawa Barat. Yang membuat penerima tersebut masuk dalam daftar double data. “Masih ada double data. Yang terima PKH/BPNT di BanGub juga ada namanya. Sementara itu tidak bisa di ubah, karena datanya dari pusat,” ungkapnya, kepada KBE, Rabu, (22/4) kemarin. Didin mengatakan, di Desa Lemahabang terdapat 3.300 Kartu Keluarga (KK). Dimana, 1.200 diantaranya masuk dalam kategori miskin dan terancam miskin atau miskin baru (Misbar) karena Wabah Covid-19. Namun, kata dia, kriteria miskin yang saat ini sudah ditetapkan oleh Kemensos dianggap sudah tak ada lagi di Desa Lemahabang. Apa lagi, jika kriteria miskin itu dilihat dari latar belakang penghasilan, makanan sehari-hari, maupun rumah tempat tinggal. “Jadi galau sama yang double data ini. Secara aturan tidak boleh. Tapi kalau mau kita serahkan ke yang lain, takut melanggar. Desa ini harus gimana?,” kata Didin bingung. Selain itu, kata Didin, potensi kericuhan ketika Bansos Covid-19 ini disalurkan dianggap sangat besar. Terlebih, Bansos dari pusat sampai BLT Dana Desa diprediksi tak akan mengcover seluruh warga miskin yang membutuhkan. “Sebenarnya Bansos ini riskan. Makanya kita sangat hati-hati dalam proses validasi. Utamanya soal siapa yang layak dan siapa yang tidak menerima bantuan,” ucapnya. Hal senada dikatakan Kepala Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Ato Sukanto. Kriteria data penerima Bansos yang berubah-ubah membuat tim validasi di tingkat desa bingung. Kata dia, hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Didampingi BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Agar warga memahami, kondisi dilema pemerintah desa, menyikapi Bansos Covid-19 ini. “Soalnya warga mah taunya semua dapat. Karena itu kita gencar sosialisasi, sebagai upaya antisipasi terjadinya kegaduhan ketika bantuan turun nanti,” ucapnya. (wyd)