Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya masih belum memuaskan untuk menekan mobilitas masyarakat. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada tindakan sanksi termasuk ke wilayah industri. Ia mengatakan, target penurunan mobilitas dalam PPKM 30 persen. Namun, sejauh ini realisasinya baru 17 persen. Pria yang akrab disapa Emil ini tengah berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan TNI untuk menambah penyekatan di jalan. “Pertama pelaksanaan PPKM (darurat), belum memuaskan, target penurunan 30 persen, ini masih di angka 17 persen. Masih akan koordinasi, akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk tipiring di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas,” katanya di Bandung, Selasa (6/7/2021). Salah satu sebab mobilitas masyarakat masih tinggi karena ada kerancuan pengertian mengenai sektor kritikal dan esensial. Hal tersebut segera dievaluasi sekaligus mengintensifkan edukasi pengertian aktivitas mana saja yang boleh selama PPKM darurat. “Kemudian kita akan menindak yang tidak melaksanakan WFH 100 persen, termasuk industri yang masih bandel ada beberapa yang teridentifikasi dua hal, satu yang tidak punya satgas covid-19, sehingga banyak karyawan kena covid hanya dipulangkan tidak diurus, hingga menimbulkan klaster keluarga,” jelas Emil. “Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial, tim dari polisi akan segera besok lusa merazia ke industri juga. Pelanggaran masih banyak terjadi dalam dua hari ini. Kedisiplinan masih rendah,” ia melanjutkan. (bbs/mhs)
Gubernur: PPKM Darurat Belum Memuaskan!
