KARAWANG– Calon Bupati Karawang Ahmad Zamaksyari menyambangi kediaman ketua Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Kota Cikampek, Jajat Munajat di Desa Tegalasari, kemarin . Di hadapan sejumlah tokoh Cikampek, calon bupati nomr urut 3, Ahmad “Jimmy” Zamkhsyari berjanji jika ia terpilih menejadi bupati Karawang akan mendukung penuh pemekaran Cikampek menjadi Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. “Pertama, penduduk Kabupaten Karawang sudah mencapai 2,6 juta jiwa menjadikan Pemerintah Daerah tidak maksimal memberikan pelayanan untuk masyarakat secara optimal,” kata dia. Sekain itu, Jimmy menilai Cikampek memiliki potensi sumber daya dan kebudayan yang mampu menopang jalannya sebuah kota yang mandiri. “Dan ketiga, secara historis dan budaya Cikampek itu layak untuk mekar,”timpalnya. Sementara Ketua KPP DOB Jajat Munajat menyampaikan sangat apresiasi terhadap sikap dan pernyataan Jimmy terkait penataan daerah, karena proses pemekaran, disamping persyaratan administrasi dan kelayakan juga diperlukan keputusan politik dari Bupati melalui Persetujuan bersama Bupati dan DPRD. “Kita butuh bupati yang punya goodwill untuk penataan daerah dan dari tiga paslon pilkada Karawang, hanya kang Jimmy yang secara terbuka menyatakan komitmennya, setuju dan mendorong pembentukan DOB Kota Cikampek,” pungkasnya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Provinsi Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota). Sehingga, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar. ”Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota),” kata Ridwan Kamil saat menjadi narasumber web seminar (webinar) Universitas Paramadina The Implementation of Regional Economy in West Java, Rabu (14/10/2020). Dalam webinar tersebut ia memaparkan dinamika pembangunan di Jabar. Menurut gubernur populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa pada 2019. Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar. ”Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut,” ujar Ridwan Kamil. Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia. ”Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara,” tutur Ridwan Kamil. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Ridawan juga mengatakan, secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal itu berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi. ”Penduduk kami banyak tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola 38 daerah. Selama ini anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk,” ujarnya. Menurut dia, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar. Selain bicara dinamika pembangunan, Ridwan turut memaparkan keunggulan Jabar sebagai rumah bagi para investor sektor manufaktur. Alasan Jabar diminati investor antara lain karena infrastruktur Jabar dibanding daerah lain dianggap terbaik sebagai pendukung investasi serta SDM yang sangat produktif. ”Jadi dari 100 persen industri di Indonesia, 60 persen memilih Jabar. Ini salah satu keunggulan kami,” ucap Ridwan Kamil. (red)
Jimmy Janji Dukung Cikampek Pisah
