DPRD Kembali Tunda Paripurna LKPJ
CIKARANG PUSAT- Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2020 kembali ditunda. Penundaan dikarenakan belum adanya kepastian pembayaran proyek E-katalog.
“Paling utama adalah E-katalog ini belum ada kepastian. Jangan sampai pemborong di Kabupaten Bekasi ini rugi. Karena sampai sekarang ini belum dibayar. Itu yang paling utama,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qudrotullah, kepada media usai Paripurna Pansus X, (31/5/2021).
Selain itu, alasan kedua terkait anggaran Covid-19 belum jelas pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kata dia, itu menjadi pemicu kedua DPRD menunda paripurna LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020.
Baca Juga:Disdik Uji Coba PTM TerbatasDPRD Garap Raperda Standar Pelayanan Puskesmas
“Masyarakat ingin tau sejauh mana anggaran itu. Kan ini yang menjadi tuntutan masyarakat. Sedikit banyak kami masih punya itikad baik. DPRD menunggu dari bupati. Sejauh transparansi itu ada, ayo kita gelar,” ucapnya.
Rumor bahwa SKPD saat pembahasan anggaran dengan Pansus LKPJ dihadiri oleh pejabat Eselon III sekelas Kabid dan Kasi, dibenarkan oleh ketua dewan. Menurutnya itulah alasan penggunaan anggaran pada dinas-dinas tidak bisa dipaparkan ke Pansus LKPJ.
“Jadi itulah kenapa tadi saya sampaikan tidak bisa dipaparkan ke kami penggunaan anggarannya. Alasannya ketidakhadiran. Ketidakhadirannya kenapa? Karena belum ada jawaban tentang sejauh mana anggaran, salah satunya E-katalog. Kepastian E-katalog kan dari dulu iya iya aja, Inikan masyarakat Bekasi pemborongnya. Bahkan pemborong menggunakan pinjaman dari bank. Kan kasian. Itu aja. Semuanya harus punya itikad baik,” tuturnya.
Ditanya kalau dalam minggu ini eksekutif tidak menyelesaikan data-data yang diminta oleh Pansus LKPJ, ia menegaskan akan membiarkan ini berlarut.
“Biarkan terus. Iya dong. Kita menunggu saja dari mereka (eksekutif, red),” pungkasnya. (mil/red)