TEMBUS ENAM PEKAN ZONA MERAH COVID-19 DI JABAR
KARAWANG- Kabupaten Karawang masih belum bisa melepaskan diri dari zona merah Covid-19 selama lebih dari lima pekan. Catatan KBE, zona merah di Kawarang sudah terjadi dua pekan sebelum Pilkada Karawang 9 Desember 2020 lalu. Atas kondsi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihain. “Yang masih kita prihatin adalah Kabupaten Karawang,” katanya di Makodam III Siliwangi, Bandung, Senin (18/1/2021). Menurut pria yang basa disaapa Emil atau RK itu, masih berkutatnya Karawang membuat pihaknya berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut dalam waktu dekat. Ridwan Kamil sendiri mencatat selain Karawang sejumlah daerah menunjukkan masih terjadinya pelanggaran kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. “Saya laporkan minggu ini masih ada enam daerah zona merah. Kabupaten Karawang masih zona merah, jadi kami akan melakukan kunjungan kerja ke sana,” kata Emil. Tingkat Keterisian RS di Jabar Adapun tingkat keterisian rumah sakit di Jabar turun dar 77,87 persen menjadi 72 persen. Hal itu dinilai tidak lepas dari mulai beroperasinya rumah sakit darurat bagi pasien dengan gejala ringan, yakni Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Secapa Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung. “Mudah-mudahan seterusnya bisa berkurang. Di Secapa AD juga sudah digunakan ada sekitar 10 orang. Dari yang positif Covid di DPRD (Jabar), itu dirawat sekarang di Secapa AD, jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Emil. Kemudian, Emil menyampaikan hasil vaksinisasi di tujuh daerah yang berlangsung lancar. Namun, masih ada kendala tentang manajemen data. Untuk itu, Emil pun meminta agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola manajemen vaksinisasi. Selama ini, menurut dia, pemilihan penerima vaksin berada di tangan pemerintah pusat. “Yang data untuk divaksin ternyata tidak 100 persen seperti yang ditargetkan atau dipilih via SMS. Jadi dari 100 persen yang harusnya datang itu tidak semuanya datang. Jadi nanti kita akan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, agar Pemda Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak,” pungkasnya. (jp/mhs)