KBEONLINE.ID- Pemkab Malas Updating Data, Uang DAU Rp 188 Miliar Terancam Gagal Masuk Rekening. Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal disuntik dana Rp. 188 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) 2024.
Sayangnya, anggaran untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum itu terancam gagal masuk rekening Pemkab Bekasi karena terganjal updating data.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan membenarkan, bahwa tahun depan akan ada penambahan anggaran 15 persen atau sebesar Rp 188 miliar dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:Porkab Bekasi 2023: Cabor Atletik Kecamatan Tarumajaya Borong 7 EmasTiga Pemain Persib Masih Harus Pemulihan Saat Bentrok dengan Pemuncak Klasemen
Hanya saja, penambahan itu belum optimal akibat lambatnya proses pembaharuan data yang menjadi indikator penerimaan DAU baik untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
“Alhamdulillah ada peningkatan dana transfer dari pusat berupa DAU sebesar 15 persen atau sekitar Rp 188 miliar. Tentu ini bisa digunakan untuk kita membiayai pembangunan. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki kedepannya yakni updating (pemutakhiran) data,” kata Dani pekan kemarin.
Menurutnya, saat ini penerimaan DAU untuk ketiga bidang ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah sekolah termasuk murid, rombongan belajar hingga tenaga pengajar. Kemudian puskesmas hingga panjang jalan yang ada di daerah.
Sedangkan di Kabupaten Bekasi, indikator yang dipersyaratkan itu minim diperbaharui sehingga sulit memaksimalkan potensi penambahan anggaran melalui DAU. “Persoalannya selama ini kami belum meng-update datanya. Seperti puskesmas, sekolah, jumlah guru, jumlah rombongan belajar, panjang jalan, panjang drainase dan sebagainya perlu diurus,” kata Dani.
Beruntung pada usulan Dana Alokasi Umum 2024, kata Dani, Pemkab Bekasi mendapat dukungan dari Pemprov Jabar melalui Bapenda. Alhasil kelemahan pendataan itu diantisipasi dengan menggunakan data BPS. “Jadi akhirnya menggunakan data BPS walaupun kan datanya tidak bisa langsung. Makanya dengan ini, kami langsung upayakan secepatnya untuk update data untuk tahun-tahun ke depannya,” ucap dia.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Hudaya membenarkan pemutakhiran data yang menjadi indikator penambahan DAU belum optimal. Padahal jumlah konkrit dan detail dari indikator tersebut memengaruhi besarnya bantuan anggaran.