CIKARANG PUSAT – Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (Asphri) menilai wajar jika ada kenaikan UMK Kabupaten Bekasi dimasa pandemic covid-19.
Pasalnya, beberapa wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah menaikan UMK dengan nilai yang wajar.
“Melihat kenaikan UMP DKI dan Jateng dan wilayah tetangga, saya kira sebuah kewajaran jika Kabupaten dan Kota di Jabar minta kenaikan. Sepanjang prosentase kenaikannya mirip dengan wilayah tetangga, saya kira masih normal,” jelas Ketum Asphri, Yosminaldi.
UMP 2021 DKI Jakarya naik 3.27 persen dan UMP Jateng naik 3.29 persen. “Artinya, ini akan membuat kecemburuan di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar yang Gubernurnya tidak menaikkan UMP Jabar,” ujarnya.
Dengan begitu, Asphri mendukung adanya kenaikan UMK dengan nilai yang wajar. Dia yakin, kenaikan UMK yang wajar tak akan mempengaruhi dunia industri di Kabupaten Bekasi.
“Saya kira, kenaikan prosentase yang mirip dengan DKI Jakarta dan Jateng cukup masuk akal dan tidak akan berpengaruh ke keberlangsungan bisnis di Kabupatrn Bekasi,” katanya.
Dia juga menyindir soal Surat Edaran Menaker RI hanya himbauan yang ditujukan ke para Gubernur. Sementara SE bukanlah bagian dari hirarki Peraturan Perundangan-undangan RI.
“Jadi, wajar saja ada sejumlah Gubernur yang mengikuti dan tidak mengikuti, sepanjang masing Gubernur sudah berkoordinasi dan menerima rekomendasi dari Tripartit di wilayah masing-masing,” tandasnya. (zie)