Dugaan Korupsi Lima Proyek Besar di Kota Bekasi
Massa Mahasiswa Demo di Kejagung
KOTA BEKASI – Puluhan aktivis mahasiswa di Kota Bekasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) digedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemarin (9/7). Mereka menuntut penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan korupsi lima proyek pembangunan di Kota Bekasi. Salah seorang perwakilan massa mahasiswa, Yusril Nager menungkapkan, kelima proyek besar itu yaitu proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, jasa konsultansi Andalalin, jasa konsultansi Amdal, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar, lalu proyek pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa konsultansi Amdal, jasa konsultansi Andalalin, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar. Yang ketiga, proyek rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Andalalin, perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83,8 miliar. Lalu proyek pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa konsultansi Amdal dan Andalalin, sampai pelaksanaan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar. Terakhir, proyek pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Amdal dan Andalalin, manajemen konstruksi serta proyek pembangunan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar. “Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan. Pasalnya, saat ini sedang dalam kajian Kejagung RI,” tutur Yusril.
Di tempat yang sama, seorang perwakilan massa mahasiswa lainnya, Adriyanto turut menyampaikan sejumlah usulan dan perencanaan pembangunan tahun jamak dilakukan pada saat periode masa jabatan Wali Kota Bekasi akan berakhir, yang kata dia terindikasi ada kejanggalan.
Di antaranya, lanjut dia, perencanaan penganggaran lima kegiatan tidak berdasarkan sesuai RPJMD dan Rencana Strategis Daerah.