Vaksin Keluarga Perlu Evaluasi: Bidan, Kades, hingga Kadinkes Kelimpungan

0 Komentar

KARAWANG- Kabupaten Karawang sebagai percontohan vaksinasi keluarga tingkat nasional, telah sukses mencapai target dari BKKBN untuk percepatan herd immunity. Meski pun dianggap prestasi yang mentereng. Pelaksanaan vaksin keluarga di Karawang rupanya menyimpan sejumlah masalah yang perlu dievaluasi segera oleh bupati.  Apalagi, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana telah mengkonfirmasi, jika program vaksin keluarga ini akan dilanjut pada September 2021 mendatang. Dengan jatah kuota vaksin 100 ribu dosis. Karena itu, sebelum vaksin keluarga tahap dua berlangsung, sejumlah pihak mulai mewanti-wanti bupati untuk kroscek permasalahan di lapangan.  Dari data yang berhasil KBE himpun, pelaksanaan vaksinasi keluarga oleh Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang berlangsung pada 9 – 13 Agustus 2021 kemarin diselenggarakan dengan persiapan yang sangat minim. Sehingga, pada saat pelaksanaannya. Nampak terjadi banyak kekurangan disana-sini.  Seperti diungkapkan salah satu PMB yang minta namanya tak disebut. Dia bilang, target yang diberikan pemerintah untuk PMB tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga yang disediakan. Bidan ini menyebut, saat pelaksanaan vaksinasi kemarin mereka sangat kewalahan. Pasalnya, selain diberikan tugas untuk menyuntik. Tim PMB juga mendapat tugas tambahan yaitu menginput data akseptor vaksin ke aplikasi P-Care. “Kami mohon untuk tahap dua di evaluasi dulu, jangan seperti kemarin. Kami maunya disediakan tenaga penginput P-Care yang memadai. Juga komputer dan jaringan internet. Kalau seperti kemarin kami sangat kelelahan,” ujar Bidan yang tak mau identitasnya di sebut, Senin, (23/8/2021) kemarin.  Ironisnya, meski sudah bertempur hingga berdarah-darah. Para bidan ini masih belum juga menerima insentif yang dijanjikan oleh Bupati Cellica. Padahal, kata dia, insentif itu sedang dinanti-nnti oleh para PMB. Diketahui, jumlah PMB yang menyelenggarakan vaksin keluarga kemarin mencapai 240 orang.  “Kami sangat berharap insentifnya segera turun, sebelum vaksin keluarga tahap dua di mulai,” ujarnya.  Program vaksinasi keluarga sendiri, bukan hanya merepotkan para bidan yang berjuang di garda depan. Akan tetapi, para camat dan kepala desa yang bertugas sebagai penggerak, juga mengalami permasalahan serupa.  Seperti diungkapkan Siti Rohimah, Kepala Desa Karyamukti, Kecamatan Lemahabang. Selama program vaksinasi keluarga itu, sudah tak terhitung lagi berapa banyak kocek pribadinya yang dikeluarkan untuk menutupi biaya operasional vaksin keluarga.  Kades perempuan yang akrab di sapa Teh Iim itu bilang, dalam satu hari saja uang jutaan rupiah ke luar dari kantong pribadinya untuk menutup biaya operasional itu. Dia menyayangkan, agenda besar sekelas vaksin keluarga tidak dibarengi dengan pendanaan yang matang.

0 Komentar