“Harapan kepala desa mungkin semuanya sama, bulan depan vaksin keluarga ini harusnya disediakan biaya operasional dari pemerintah. Kalau mengandalkan ongkos kepala desa terus, lama-lama kami kelimpungan juga,” ungkap Teh Iim di kantor desa.
Teh Iim mengatakan, anggaran yang bersumber dari desa untuk penanganan Covid-19 sudah tidak ada. Termasuk, kata dia, untuk membiayai hal-hal tak terduga dalam pelaksanaan vaksin keluarga. Misalnya, untuk pengadaan bangku, meja, tenda, hingga sewa pengeras suara. Rata-rata, anggaran untuk semua itu diambil dari uang pribadi kepala desa.
“Tugas kades kan sebagai penggerak warga, yang menggerakkan itu RT/RW dan kepala dusun. Satu hari saja, uang transport mereka bisa ratusan ribu,” keluhnya.
Baca Juga:Tender Mulus Proyek KakapKasus Covid-19 di Cibitung Turun 97 Persen
“Belum lagi sudah cape-cape mengumpulkan warga. Saat warga datang, vaksinnya ternyata habis. Hal-hal begini mungkin perlu jadi perhatian Bupati untuk kedepannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dr. Endang Suryadi mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah dengan mencari cara untuk mengeluarkan dana insentif bagi para bidan yang sudah membantu mensukseskan program vaksin keluarga.
Kata Endang, sampai saat ini, Pemkab Karawang masih belum mengetahui, akan dari mana sumber anggaran untuk insentif para bidan tersebut.
“Itu masih coba dianggarkan, masih di cari (anggarannya), mungkin dari APBD tapi belum tau dari anggaran yang mana,” kata dr. Endang saat diwawancara KBE di Kantor Bupati Karawang.
Untuk diketahui, dalam kurun waktu 5 hari pelaksanaan vaksin keluarga. Sebanyak 191.800 orang di Kabupaten Karawang telah menerima vaksin dosis pertama. Capaian tersebut merupakan 87,34 persen dari target 219.600 orang. Pelaksanaan vaksin keluarga di Karawang sendiri, dikerjakan oleh 240 orang PMB yang disebar ke 30 kecamatan di Karawang (wyd/mhs)