KARAWANG, KBEonline.id — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru di tengah dinamika kebijakan pendidikan nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua PGRI Jawa Barat, Ahmad Juhana , dalam acara pelantikan pemilihan ketua PGRI bersama jajaran PGRI Kabupaten Karawang.
Ahmad Juhhana menekankan pentingnya peran kepengurusan PGRI di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, hingga kabupaten, agar dapat bergerak secara sinergis dan menyatu. Ia menyebut, meski kepengurusan baru di Karawang belum mencapai satu periode penuh, para pengurus sudah seharusnya merasa menjadi bagian utuh dari PGRI sebagai organisasi perjuangan dan keprofesian.
“PGRI harus hadir dari pusat hingga daerah dengan semangat mendengar suara guru di lapangan. Karena kondisi guru saat ini benar-benar membutuhkan perhatian, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka,” kata Ahmad Juanda.
Baca Juga:Buruan Ambil! Inilah 8 Kode Redeem Terbaru Game FC Mobile Hari ini 15 Mei 2025Dinas Koperasi Karawang Sosialisasikan Fitur Kemitraan OSS kepada 100 UMKM
Ia juga menyoroti persoalan kedaruratan guru yang belum tertangani secara optimal oleh pemerintah, termasuk penempatan guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, kebijakan tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama dalam pemerataan penempatan dan perlindungan hak guru.
“PGRI hadir untuk memperjuangkan kesetaraan status, harkat, dan martabat guru, baik secara nasional maupun khususnya di Jawa Barat. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang terabaikan, baik dari segi status maupun kesejahteraannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Karawang, Uyat, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa prioritas utama kepemimpinannya adalah membela anggota, terutama guru honorer yang belum terangkat menjadi ASN.
“Kita akan tetap mengawal nasib guru-guru honorer yang belum mendapatkan pengangkatan. Saat ini ada lebih dari 500 guru di Karawang yang belum tercover. Saya sudah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Karawang untuk mencari solusi konkret,” ujar Uyat.
Uyat juga menekankan pentingnya membangun loyalitas anggota terhadap organisasi dan membentuk kepengurusan yang kredibel. Ia bertekad untuk merapatkan komunikasi antara PGRI dengan birokrasi pemerintahan agar perjuangan PGRI lebih terstruktur dan mendapatkan dukungan kebijakan yang nyata.