KBEonline.id — Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tengah mempersiapkan diri menghadapi evaluasi tahunan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang akan berlangsung pada 12 Juni 2025 mendatang. Tahun ini, Karawang menargetkan peningkatan status dari predikat Madya ke Nindya, sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.
Kepala DP3A Karawang, Wiwiek Krisnawati, menyampaikan bahwa penilaian KLA tetap mengacu pada lima klaster dan 24 indikator yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.
“Ini adalah upaya kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat turut berperan dalam memastikan hak anak terpenuhi,” ujarnya.
Baca Juga:Jelang Idul Adha, Penjualan Domba Menurun Drastis, Penjual: Ini Tahun TerburukNPCI Karawang Dorong Prestasi Atlet Disabilitas, Fokus pada Pendidikan dan Pembinaan Menuju Peparda 2026
Beberapa program unggulan KLA yang dikembangkan di Karawang antara lain sembilan layanan ramah anak seperti daycare, ruang kreativitas, layanan informasi anak, hingga penguatan sekolah ramah anak. Sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bagian penting dari strategi implementasi program.
“Tahun lalu kita mendapat predikat Madya. Sekarang nilai kita sudah di angka 900-an, tinggal pembuktian saat evaluasi nanti,” kata Wiwiek optimistis. Ia juga menyebut keberadaan Satgas Perlindungan Anak di sekolah-sekolah sebagai kunci dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Edukasi dan kesadaran guru serta siswa menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Meski berbagai program perlindungan anak telah dijalankan, DP3A mencatat adanya 50 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga Juni 2025. Sebagian kasus telah selesai ditangani, sementara lainnya masih dalam proses pendampingan.
“Sebagian besar terjadi di lingkungan masyarakat, bukan sekolah atau rumah tangga,” jelas Wiwiek. Ia menyoroti lemahnya ketahanan keluarga dan kurangnya ruang aman bagi anak sebagai penyebab utama.
Kepala Bappeda Karawang, Ridwan Salam, menyatakan bahwa evaluasi KLA bukan hanya tanggung jawab DP3A, melainkan kerja kolektif seluruh sektor. Ia menyebut pentingnya pelibatan perguruan tinggi, swasta, lembaga keagamaan, dan OPD lainnya seperti Disdukcapil dan Dinas Pendidikan dalam memenuhi 24 indikator KLA.