UPTD PPA juga terus menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan lanjutan dengan jajaran kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan optimal,” tambahnya.
Terkait aspek ketenagakerjaan, Fahrul menegaskan adanya dugaan pelanggaran karena mempekerjakan anak di bawah umur.
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Grand Final Proliga 2026: Tayang di TV Mana dan Jam Berapa?Rekomendasi Drama China Modern Terbaik Rating Tinggi Ini Wajib Masuk Watchlist Kamu!
“Secara aturan ketenagakerjaan ini sudah melanggar, begitu juga dari sisi perlindungan anak. Apalagi terdapat unsur kekerasan seksual di dalamnya. Kami akan berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan terkait langkah dan kemungkinan sanksi terhadap pihak usaha,” tegasnya.
Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA terus melakukan langkah-langkah sesuai prosedur dengan fokus pada asesmen menyeluruh terhadap kondisi korban dan keluarga.
“Kami akan melakukan asesmen psikologis secara mendalam dengan pendampingan pekerja sosial, karena korban merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan pemenuhan hak dasar korban, termasuk akses pendidikan yang sempat terhenti.
“Kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar hak anak, khususnya pendidikan, tetap terpenuhi. Penanganan ini dilakukan secara terpadu lintas sektor bersama kepolisian, dinas ketenagakerjaan, dan dinas terkait lainnya,” katanya.
Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak melalui peningkatan pengawasan dan upaya pencegahan di seluruh wilayah.
“Ke depan, kami akan memperkuat pengawasan serta upaya pencegahan untuk memastikan perlindungan anak di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli dan berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di lingkungan sekitar,” jelas Fahrul Fauzi. (Iky)