KBEONLINE.ID- Pengembangan double-double track (DDT) kereta api di wilayah Kabupaten Bekasi hingga Karawang terus didorong untuk meningkatkan layanan Commuter Line sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, menjelaskan saat ini jalur DDT baru terhubung dari Stasiun Jatinegara hingga Stasiun Bekasi Kota. Sementara untuk jaringan listrik (LAA), baru menjangkau hingga Stasiun Cikarang.
“Memang ada rencana pengembangan Commuter Line sampai Karawang. Untuk DDT sendiri, rencananya baru sampai Lemahabang,” ujar Deni Hendra Kurniawan kepada Cikarang Ekspres, Rabu (6/5).
Baca Juga:Jadwal Pencairan TPG Mei 2026: Harapan Baru bagi Guru, Termasuk yang Belum Cair Sejak Januari45 SD Negeri dan Swasta Bertarung di O2SN Tingkat Kecamatan Cikarang Selatan
Menurut Deni, keberadaan DDT berpengaruh langsung terhadap frekuensi perjalanan kereta. Saat ini, frekuensi Commuter Line tujuan Cikarang masih berbeda dengan yang hanya sampai Bekasi Kota karena belum sepenuhnya didukung DDT.
Pemkab Bekasi berharap proyek DDT dapat diperpanjang hingga Lemahabang. Dengan demikian, frekuensi perjalanan kereta bisa ditingkatkan menjadi setiap 10 hingga 15 menit.
“Karena masyarakat Cikarang sangat bergantung pada Commuter Line. Selain lebih terjangkau dibandingkan LRT di Jatimulya, juga menjadi moda utama pekerja,” jelasnya.
Namun, peningkatan frekuensi kereta juga berpotensi memperparah kemacetan di perlintasan sebidang. Saat ini, sejumlah ruas jalan penghubung utara-selatan kerap terganggu akibat intensitas buka-tutup palang kereta yang bisa terjadi setiap 30 menit bahkan lebih sering.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun underpass di Tambun dan Cibitung. Ke depan, Pemkab Bekasi kembali mengusulkan pembangunan underpass atau flyover di sejumlah titik rawan, seperti Telaga Murni, Lemahabang, dan Kalijaya (Jalan KH Fudoli).
“Kami sedang mendorong MoU untuk Telaga Murni, kemudian Lemahabang juga sudah kami ajukan ke provinsi dan pusat. Termasuk satu titik tambahan di Kalijaya,” katanya.
Deni mengungkapkan, saat ini terdapat 25 perlintasan sebidang di Kabupaten Bekasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 titik belum dilengkapi pintu perlintasan, baik di jalan kabupaten maupun jalan lingkungan.
Baca Juga:Ada Kabar PPPK dan PNS Rangkap Jabatan BPD Tidak Digaji? Begini Penjelasan Sekban BKPSDM Kabupaten Bekasi Mending Masak atau Beli Lauk? Ini Realita yang Sering Gak Disadari
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Bekasi telah mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan 10 pintu perlintasan pada tahun 2027.