“Dari 10 titik itu, enam berada di jalan kabupaten dan empat di jalan lingkungan desa. Semua sudah kami ajukan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab juga tengah berupaya mendapatkan dukungan pembangunan flyover dan underpass dari pemerintah pusat, mengingat sebagian titik berada di jalan nasional dan provinsi.
Deni berharap seluruh rencana tersebut dapat terealisasi guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, terutama jika DDT benar-benar diperpanjang hingga Lemahabang bahkan Karawang dan frekuensi kereta semakin meningkat.
Baca Juga:Jadwal Pencairan TPG Mei 2026: Harapan Baru bagi Guru, Termasuk yang Belum Cair Sejak Januari45 SD Negeri dan Swasta Bertarung di O2SN Tingkat Kecamatan Cikarang Selatan
Di sisi lain, rencana bantuan Rp15 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan perlintasan sebidang di Kabupaten Bekasi masih dalam tahap awal.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat baru sebatas pengajuan kebutuhan anggaran.
“Baru judul saja. Kita minta 15 titik, satu titik sekitar Rp1,5 miliar. Nanti titiknya akan kita tentukan,” ujarnya.
Meski demikian, inventarisasi lokasi rawan sudah mulai dilakukan oleh Pemkab Bekasi sebagai langkah awal penentuan prioritas.
Namun, Asep menegaskan bahwa saat ini ada hal yang lebih mendesak, yakni tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84 miliar.
“Yang penting sekarang, kita minta Pemprov Jawa Barat bayar dulu utang BPJS,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai persoalan perlintasan sebidang merupakan masalah klasik di wilayah padat penduduk yang harus segera dibenahi.
Baca Juga:Ada Kabar PPPK dan PNS Rangkap Jabatan BPD Tidak Digaji? Begini Penjelasan Sekban BKPSDM Kabupaten Bekasi Mending Masak atau Beli Lauk? Ini Realita yang Sering Gak Disadari
Ia menekankan pentingnya penjagaan di seluruh perlintasan, baik resmi maupun tidak, guna mencegah kecelakaan. Bahkan, pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk menuntaskan persoalan tersebut. (Iky)