Pada konteks hukum, rahasia dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pasal 2 juga menyebutkan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.
Pasal yang paling penting untuk diedukasi kepada pelaku UMKM adalah Pasal 3 UU Rahasia Dagang. Pasal ini menegaskan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengatakan bahwa resep, metode produksi, atau daftar pelanggan adalah rahasia. Pelaku UMKM juga harus melakukan langkah nyata untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
Langkah nyata itu dapat dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, membatasi akses terhadap resep utama, tidak memberikan seluruh informasi produksi kepada satu orang, membuat perjanjian reseller yang memuat larangan menyebarkan data pelanggan, mengganti password akun bisnis secara berkala, memisahkan akun pribadi dan akun usaha, serta menyimpan bukti komunikasi bisnis secara tertib. Upaya sederhana seperti ini dapat menjadi bentuk perlindungan awal bagi pelaku UMKM.
Baca Juga:Perkuat Kepercayaan Publik, Instansi Kesehatan se-Karawang Komitmen Tolak KKN Lewat Pakta Integritas7 Kuda Hitam Paling Berbahaya di Piala Dunia 2026: Siap Guncang Raksasa dan Curi Perhatian Dunia
Undang-Undang Rahasia Dagang juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran rahasia dagang. Pasal 13 menyebutkan bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Selanjutnya, Pasal 17 mengatur bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000.
Namun, tujuan utama pendampingan ini bukan untuk menakut-nakuti pelaku UMKM dengan ancaman pidana. Tujuan utamanya adalah pencegahan. Pelaku UMKM perlu memahami bahwa hukum tidak hanya hadir setelah terjadi sengketa, tetapi harus hadir sejak awal untuk melindungi usaha.