KARAWANG, KBEONLINE.ID – Di tengah berlangsungnya proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP, penerapan jadwal pemadaman listrik bergilir oleh PLN di sejumlah wilayah Karawang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang. Gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat pelayanan, terutama karena seluruh tahapan SPMB saat ini mengandalkan sistem berbasis digital yang membutuhkan jaringan internet dan listrik yang stabil.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep Syaripudin atau yang akrab disapa Asep Ibe, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kendala yang berpotensi mengganggu pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik baru merupakan agenda penting yang menyangkut hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan, sehingga seluruh tahapan harus dipastikan berjalan tanpa hambatan.
Baca Juga:Pemadaman Listrik Bergilir PLN di Karawang Berpotensi Ganggu Proses SPMBAngkat Hasil Bumi Bersama, Polres Karawang Komit Jaga Ketahanan Pangan
Ia menegaskan, pemadaman listrik tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Disdikbud juga harus memiliki skema mitigasi apabila terjadi kondisi di luar perkiraan selama proses pendaftaran berlangsung.
“Jadwal pemadaman listrik di wilayah Karawang harus diantisipasi oleh Disdikbud. Jangan sampai ada kondisi yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya mengganggu proses SPMB tingkat SMP,” ujarnya, Jumat (19/6).
Selain persoalan pasokan listrik, Asep Ibe juga menyoroti kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan SPMB. Ia mengingatkan agar kapasitas server maupun sistem aplikasi benar-benar dipastikan mampu menampung tingginya jumlah pendaftar sehingga tidak terjadi gangguan teknis selama proses berlangsung.
Ia menyebut, kesiapan sistem digital menjadi faktor penting mengingat pelaksanaan SPMB dilakukan secara daring dan melibatkan seluruh SMP negeri di Kabupaten Karawang. Dengan banyaknya jumlah calon peserta didik yang mengakses sistem secara bersamaan, potensi gangguan harus diantisipasi sejak awal.
“Kami berharap ada konsistensi dalam menjaga kapasitas server dan sistem aplikasi supaya tidak terjadi error, karena jumlah pendaftar di Kabupaten Karawang sangat banyak. Peserta berasal dari 297 desa dan 12 kelurahan, sehingga sistem harus benar-benar siap,” katanya.
Tak hanya infrastruktur, Asep Ibe juga menilai penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci kelancaran pelaksanaan SPMB. Pasalnya, seluruh informasi mengenai tahapan, jadwal, mekanisme pendaftaran, hingga petunjuk penggunaan aplikasi harus disampaikan secara jelas agar mudah dipahami oleh orang tua maupun calon peserta didik.