KBEonline.id – Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka menjaga kondusivitas kawasan industri di Aula Polres Karawang, Senin (13/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan keamanan dan kepastian hukum guna mendukung iklim investasi di Kabupaten Karawang.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, serta dihadiri Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Rudy Sufahriadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh,, Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah, Forkopimda, pejabat utama Polda Jabar, pengelola kawasan industri, dan perwakilan perusahaan.
Baca Juga:Jawab Isu Banyak Gagal, Disdikbud Karawang Buka Data, 113 Peserta Lolos OSN Tingkat ProvinsiBangunan Liar di Kolong Flyover Cikampek Mau Dibongkar Paksa, Pol PP Sudah Kirim Peringatan Ketiga
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa Karawang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki kawasan industri bertaraf internasional dan menjadi tujuan utama investasi.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, transparan, dan kondusif melalui peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, kepastian hukum, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia menambahkan, investasi memiliki peran besar dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat menegaskan komitmen Polda Jabar dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum sebagai fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Kapolda mengatakan, Polda Jabar bersama Polres Karawang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, pelaku usaha, pengelola kawasan industri, serta seluruh elemen masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat investasi.
Ia juga mengajak seluruh perusahaan untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara luas.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM RI menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut atas adanya laporan terkait rencana aksi penyampaian pendapat di kawasan industri. Menurutnya, pemerintah perlu memahami akar persoalan secara objektif agar penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dialog dan sesuai dengan ketentuan hukum.