Untuk menghindari prasangka dan memastikan proses pengadaan berjalan sehat, LSM KOMPI mendorong dilakukan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan pemenang tender yang dianggap bermasalah.
“Kalau perlu, cek satu per satu. Alamatnya benar atau tidak, kantornya ada atau tidak, orangnya ada atau tidak, kemampuan perusahaannya seperti apa, dan apakah benar mereka memiliki kapasitas mengerjakan proyek yang dimenangkan,” kata Ergat.
Ia mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:Jelang Pilkades Serentak Karawang, E Heryana Minta Calon Kades Pahami Karakter dan Potensi DesaDunia Kerja Sudah Berubah, Ini yang Dilakukan Pemerinrah
Apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ini bukan persoalan mencari-cari kesalahan. Kami ingin memastikan uang rakyat digunakan secara transparan, kompetitif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak ULP Kabupaten Bekasi dalam audiensi tersebut menerima sejumlah masukan yang disampaikan oleh LSM.
Klarifikasi lebih lanjut dari pihak ULP terkait tudingan adanya plotting, mekanisme verifikasi perusahaan, serta data perusahaan pemenang yang dipersoalkan masih diperlukan agar persoalan tersebut dapat dilihat secara berimbang.
Jika dugaan tersebut nantinya terbukti melalui pemeriksaan yang berwenang, persoalan ini tentu tidak lagi sebatas masalah administrasi tender, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap bagaimana proses pengadaan tersebut berlangsung sejak tahap perencanaan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan. (tin)