KARAWANG– Praktisi hukum Yono Kurniawan menilai insiden beras berkutu yang dibagikan utk konsumsi masyarakat di Kabupaten Karawang telah menjadi polemik dan isu nasional. Hal ini, kata dia, jelas pukulan telak dan harusnya membuat Pemkab Karawang merasa sangat malu. “ Jujur saja, sedih bercampur miris, malu. Karawang ini dari dahulu terkenal sebagai lumbung padi Nasional, dengan kualitas padi dan beras yang baik di nasional. Tapi kenapa yang dibagikan untuk rakyat yang tidak mampu, justru malah beras dengan kualitas buruk,” ujar Yono. Ditambahkan Yono, terlepas apakah ini kesalahan Bulog, sebagai suplayer ataukah ini kesalahan Pemda sebagai user namun harusnya ada quality control yang dilakukan aparat Pemda, mengecek kualitas beras sebelum didistribusikan ke kecamatan. “Apalagi dengan statemen dan janji Bupati sebelumnya yang menyatakan akan membantu masyarakat membuat Dapur umum disupport logistik dengan beras premium. Ini jelas mencoreng kredibilitas Bupati sebagai pemimpin di Karawang di tengah situasi Pandemi korona masyarakat dalam keadaan kesusahan hidup,” ungkapnya. “Semoga ibu Bupati lebih mawas dan hati-hati terhadap sekitaran orang di kekuasaan yang selalu melaporkan keadaan, “Asal Ibu Senang” tapi sebetulnya mencelakakan di belakang,” tandas Yono. Dijelaskan Yono, peristiwa ini harus jadi pelajaran dan koreksi kebijakan, kalo tidak akan berkonsekuensi hukum. Akan ada pertanggungjawaban hukum bagi pemegang kebijakan yang bila terbukti tidak bijak dan sewenang2, apalagi merugikan keuangan negara. Sidak Dewan Sementarar itu anggota DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina melakukan sidak di Gudang Bulog Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, Rabu (14/5). Didampingi Kepala Sub Divre Bulog Karawang Bekasi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Karawang Kadarisman, Sri mengatakan, Stok beras Pemkab Karawang yang ada di Bulog sebanyak 84 ton. Terhitung 2014 dan sisa 5 ton, 2015 sebanyak 30 ton, 2016 sebanyak 20 ton, 2018 dan 2019 sebanyak 9 ton. “Jadi Total beras cadangan ketahanan pangan milik pemerintah daerah ada 84 ton. Dengan biaya APBD tiap tahun sejak 2014 sampai 2019,” kata Sri. Yang dikeluarkan kemarin, sambungnya, diperuntukan buat dapur umum dan bukan dari anggaran Covid-19. Namun itu memang stok pemerintah daerah yang disimpan di Bulog. “Beras asal India itu, memang untuk dapur umum dan bukan dari anggaran Covid-19, ” Katanya. Beras yang disalurkan untuk dapur umum sudah dipendam selama satu tahun di gudang beras. Pasalnya sebelum disalurkan sudah dilakukan kroscek oleh Bulog dan pihak Dinas Ketahanan Pangan. Namun ada beberapa karung beras yang memang kondisinya sudah berubah warna. “Kita minta Pemkab selesaikan masalah tersebut. Tarik dan ganti lagi berasnya yang layak dikonsumsi,” katanya Kabulog Rusli mengakui sebelum disalurkan ke tiap kecamatan di kroscek terlebih dahulu bersama Ketahanan Pangan. Namun yang terjadi perubahan warna beras dan berkutu itu karung yang mengendap dipaling bawah. “Berastersebut sudah ditarik lagi oleh Dinas Pangan. Kita olah lagi kemudian disalurkan kembali,” kata dia. Beras yang dibeli Pemkab Karawang sejak 2014 lalu hingga 2019 harganya berbeda. 2014 harga Rp8000 hingga 2019 dengan Rp10.500 dengan jenis beras medium.“Yang disalurkan ke tiap kecamatan adalah beras tahun 2019,” katanya. Ditambahkan, tiap tahun Pemkab mengadakan pembelian beras yang dititipkan di Bulog. Kemudian di Bulog dilakukan perawatan. Beras itu cadangan peruntukan bencana banjir di Karawang. Kadarisman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengatakan, beras yang sudah berubah warna sudah ditarik kembali di 5 kecamatan. “Sudah di olah lagi oleh Bulog, kita siap salurkan kembali,” pungkasnya. (shn/red)
Beras Buruk Rusak Kredibilitas Bupati
