SEBANYAK 1.057 paket bantuan dari Gubernur Jawa Barat, hingga Senin siang 11 Mei 2020, masih tertahan di Kantor Pos Cabang Karawang. Kemungkinan besar paket bantuan tersebut bakal dikembalikan (diretur) ke pengirimnya, lantaran data penerimanya kacau. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang Kantor Pos Karawang, Melia Risna, di sela rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanganan penyebaran covid-19 Karawang di Markas Kodim 0604 Karawang, Senin. “Banyak hal mengapa bantuan itu belum sampai ke penerima. Di antaranya penerimanya telah meninggal dunia. Ada juga calon penerima ternyata masuk daftar penerima bantuan lainnya seperti BPNP (bantuan pemerintah nontunai) atau penerima PKH (Program Keluarga Harapan),” ujar Melia. “Saat ini kami juga masih menunggu penerima yang tidak ada di rumah ketika paketnya di antar. Mereka telah kami beritahu agar datang ke kantor pos paling lambat Senin ini,” kata Melia. Dijelaskan jika hingga Senin petang ini, paket yang tertahan di kantor pos tidak diambil, maka paket akan dikembalikan ke Pemrov Jabar. Melia mengaku masih banyak paket bantuan yang harus disalurkan kantor pos sepanjang penanganan covid-19. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Karawang, Acep Jamhuri membenarkan masih ada seribu lebih paket batuan Gubernur Jabar yang belum tersalurkan. Hal itu terjadi akibat data calon penerima sudah tidak valid lagi. “Data yang dipakai adalah data tahun 2010 lalu. Karena bantuan ingin cepat tersalurkan, data tidak divalidasi lagi. Padahal banyak yang sudah berubah,” katanya. Acep berjanji, pihaknya bakal segera memverifikasi data calon penerima bantuan covid-19. Sebab, masih banyak bantuan dari berbagai pihak yang belum tersalurkan. Pihaknya berharap bantuan disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerimanya. “Memang idealnya data diverifikasi tiap enam bulan sekali, sehingga datanya akurat,” pungkasnya. (red)