Penyumbang Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi
CIKARANG PUSAT – Sebanyak 62 persen angka positif Covid -19 dari klaster industri dan menjadi penyumbang kasus terbanyak Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Rabu (7/10/2020).
“Untuk Epson saja ada sekitar 1.117 orang yang positif. Kalau ini bisa kita tekan, maka berkurangnya akan sangat siginifikan,” kata dia, kemarin.
Terang dia, tingginya angka kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi menyebabkan ketersediaan tempat tidur untuk pasien semakin berkurang. Dari 256 tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi, ICU dan ruang ventilator, yang tersisa saat ini sekitar 70 persen.
Baca Juga:MTsN 4 Karawang Siapkan 3 Siswi Hadapi KSMO 2020Demo Omnibus Law Rusuh
“Kalau untuk isolasi terpusat baik di Presiden University maupun di KH Dewantara dari 105 tempat tidur semuanya sudah terisi. Untuk antisipasinya, saat ini tengah berproses di hotel. Ada dua yang visible, yaitu di Jababeka dan Lippo Cikarang,” katanya.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh perusahaan agar menerapkan protokol kesehatan dengan serius dan disiplin. Agar penyebaran Covid-19 dari klaster kawasan industri tidak meningkat.
“Kalau klaster industri ini bisa kita tekan, maka angka turunnya di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat ini akan sangat signifikan. Oleh karena itu saya minta Bupati Bekasi untuk membuat edaran prokes ke pabrik-pabrik supaya klaster industri bisa betul-betul ditekan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah khususnya di wilayah Bodebek agar mewaspadai klaster keluarga. Terutama yang berasal dari isolasi mandiri.
“Klaster keluarga atau karantina mandiri ini 10 kali lipat lebih bahaya. Apalagi bila rumahnya kecil, penghuninya banyak. Ini yang harus diwaspadai supaya klaster keluarga tidak bertambah banyak,” katanya.
Soal operasi yustisi, ia meminta agar terus dilakukan. Termasuk membatasi pergerakan dan aktivitas warga, serta mengurangi kegiatan yang mengumpulkan warga.
“Ini harus ditegakan berdasarkan keadilan zonasi. Sehingga betul-betul terkendali dan tidak menambah kasus baru,” tandasnya. (har/red)