Pemkab Ngaku Keteteran, Sekda Sebut Anggaran Covid-19 Menipis

Pemkab Ngaku Keteteran, Sekda Sebut Anggaran Covid-19 Menipis
0 Komentar

Minta Warga Tes Pakai Duit Sendiri

KARAWANG– Pemkab Karawang ujug-ujug menyatakan dana penanganan covid-19 sudah mulai menipis. Sekda Karawang, Acep Jamhuri menyatakan pemerintah daerah sudah mulai keteteran. Malahan dia meminta warga untuk melakukan tes swab secara mandiri alias pakai uang sendiri tanpa membebankan kepada pemerintah daerah. “Anggaran pemda untuk menangani covid-19 juga makin menipis. Kita sudah mulai keteteran. Makanya kami minta, semua mandiri lah swab mandiri tes mandiri. Kalau semua dihandel pemerintah tidak akan tercover,” kata Sekda Karawang, Acep Jamhuri kepada awak media. Pemkab Karawang pada tahun ini menggelontorkan anggaran untuk pengendalian covid-19 sebesar Rp 162 miliar. Terbagi pada dua mata anggaran. Pertama, untuk penanganan dan pencegahan covid-19 sebesar Rp. 67 miliar. Kedua, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 95 miliar. Per hari selasa (10/11/2020) jika mengecek di laman https://covid19.karawangkab.go.id/ anggaran penanganan dan pencegahan covid sudah terpakai 89.14% atau sekitar Rp. 59,7 miliar. Sedangkan jaring pengaman sosial sudah terpakai atau tersalurkan sebanyak 37,41 persen atau Rp 35,5 miliar. Pemakaian dana covid-19 sendiri bukan tanpa kritik. Sejak awal, kritikan deras mengalir bak oleh masyarakat sipil atau pun DPRD Karawang. Semuanya berpokok soal pada transparansi penggunaan. Bahkan DPRD Karawang sempat menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi sampai pada tahap paripurna pengambilan keputusan. Namun, penggunaan hak interpelasi kandas di tengah jalan lantaran banyak anggota DPRD yang awalnya menandatangani dukunagan penggunaan hak interpelasi tiba-tiba mencabut dukungannya. Fraksi PDIP yang saat itu menjadi inisiato penggunaan hak interpelasi mengaku kecewa dengan sikap sejumlah anggota DPRD yang awalnya seiring mengingnkan pembukaan data ke publik ihwal penggunaan dana covid-19, ujug-ujug berbalik arah. Prentasenya: 33 dewan menolak menggunakan hak interpelasi dan 17 sisanya mendukung.

“Kami PDIP tetap konsisten kendati hak interpelasi gagal digelar minimal sudah melaksanakan apa yang diamanatkan masyarakat konsetuen dalam tugas dan pungsi legislatip budgeting, controling dan legislasi yang di dalamnya termasuk hak interpelasi,” kat aanggota DPRD Karawang Fraks PDI P, Natala Sumedha Juni lalu. Kondisi Karawanag Sementara itu, pekan kedua bulan November Kabupaten Karawang kembali terperosok ke zona merah. Jumlah pasien positif corona bertambah drastis menyebabkan stok kasur pasien habis. Pemkab sampai akan menyewa hotel untuk merawat pasien baru. “Kita sudah komunikasi dengan Hotel Prime di Cikampek untuk merawat pasien positif corona karena rumah sakit sudah penuh. Kalau tak ada pasien sembuh yang keluar. Khawatir pasien tak tertampung,” kata Sekda Karawang, Acep Jamhuri saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (10/11/2020). Acep menuturkan, kembali terjadi lonjakan jumlah pasien positif di pekan ini. Bahkan, kata Acep, ditemukan 40 orang positif dalam satu hari. “Empat puluh orang itu berasal dari klaster ulang tahun komunitas tari,” ungkap Acep.

0 Komentar