Tak Memuaskan

Niat pengguliran hak interplasi, kata Natala, disumbui simpang-siurnya penggunaan anggaran covid-19. Yang bahakan, kata dia, para anggota DPRD sendiri banyak yang kebingungan. Musababnya, Natala menilai kurangnya keterbukaan dari pengguna anggaran.
“Saya belum masuk ke anggaran, sebagai satu contoh saja, sampai sejauh ini kami tidak tahu siapa saja yang masuk di struktur gugus tugas penangan covid-19,” kata Natala yang mengaku DPRD tak pernah mendapat pemberitahuan.
Jauh-jauh hari, kata Natala, DPRD Karawang sudah meminta laporan penggunaan dana covid-19. Namun, baru pada 28 Mei laporan itu diterima. Itupun, hanya berupa tiga lembar kertas saja. Pada KBE, lembar kertas pelaporan penggunaan dana covid-19 sempat ditunjukkan oleh Natala.
“Masa anggaran ratusan miliar, pelprannya Cuma berupa kertas tiga lembar begini,” seloroh Natala.
“Pada rapat 8 Mei lalu, kami mintanya, pada waktu itu, mereka (eksektuif,red)bilang dalam seminggu akan memberikan laporan, ternyata baru sampai tanggal 28. Itupun ketika sudah ramai dan tidak detail,” timpalnya.
Belum lagi, kata Natala soal anggaran hibah serta bantuan dari pihak swasta. Lalu soal sasaran penerima bantuan, yang kata Natala selain banyak yang tak tepat sasaran, juga banyak yang menerima double bantuan.
“Nih lihat, Kang. Ini kan double,” kata dia memperlihatkan penerima bantuan yang tedata double. “Kita hanya perlu kejelasan saja. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” kata dia.
Wacana penggunaan hak interplasi ini juga didukung para anggota dewan fraksi PKB. Yang diketahui sebagi partai pengusung Cellica-Jimmy pada Pilkada 2015 lalu, bersama Partai Demokrat—PKS juga PAN.
Ketua Fraksi PKB DPRD Karawang, Jajang Sulaeman saat dikonfirmasi oleh awak media menyebut, sudah banyak anggaran namun penggunaanya tak rinci yang dilaporkan ke DPRD. Baik yang bersumber dari dana BTT (APBD:hasil refocusing) maupun bantuan dari pihak swasta.
“Kita sudah minta rincian anggaran covid-19 kepada pemda, tapi tidak ada rincian yang detail di berikan ke DPRD. Kemarin pemkab memberikan laporan keuangan anggaran covid-19, tapi itu hanya laporan biasa saja seperti buntel kadut, rinciannya tidak jelas, jangan sampai ada asusmi anggaran diselewengkan,” kata Jajang.