Jajang blal-blakan para anggota DPRD sudah meminta kepada pimpinan DPRD Karawang sebagai mitra sekaligus bagian dari pemerintahan kabupaten untuk bertanya meminta kejelasan kepada bupati.
“Belum lagi anggaran bantuan dari perusahaan dan beberapa pengusaha,” kata dia.
Di sisi lain, Jajang pun meminta bupati tak perlu khawtir dengan pengguliran hak interplasi yang akan diajukan para anggota DPRD. Hak interplasi atau hak bertanya ini sama sekali bukanlah hal yang ekstrem, melainkan hal biasa—hak yang melekat pada masing-masing anggota DPRD untuk bertanya kepada bupati yang dinilai perlu secara rinci dijelaskan.
“Jika Pemkab tidak koperatif juga maka hak interpelasi dan hak hak lain yang menjadi hak DPRD kita akan lakukan,”pungkasnya.
Pengguliran hak interplasi ini memang menuai pro-kontra di publik. Sebagian menudukung dengan alasan, selain hak anggota DPRD juga penggunaan dana covid-19 yang kerap menimbulkan silang pendapat dan silang ucapan yang tak singkron itu layak dipertanyakan penggunaanya secara rinci.
Di lain pihak, pengunaan hak interplasi ini oleh sebagian kecil pihak dinilai rawan ditumpangi kepentingan politis menjelang Pilkada Karawang yang dipastikan besar bakal digelar Desember 2020 mendatang alias tinggal menghitung bulan.
Beberapa hal yang sempat ramai soal penggunaan anggaran—dan diprediksi bakan jadi bahan yang bakal dipertanyakan oleh anggota dewan di antaranya: soal bantuan dari pihak swasta yang masuk ke rekening yayasan yang penggunaanya belum terpublish rinci ke publik, soal dapur umum yang dijanjikan Cellica, soal simpang siur anggara desa tangguh covid, sejumlah pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari BTT, penerima BLT yang bersumber dari BTT, juga soal laporan rinci seluruh penggunaan anggaran baik yang berumber dari APBD jugan bantuan dari pihak swasta. (bbs/shn/mhs)
Tak Memuaskan
