Pemkab Dituntut Terbuka Soal Anggaran Korona
KARAWANG– Pemberian bantuan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang kepada Pmkab Karawang untuk penanganan pandemi covid-19 diduga tak masuk kantong kas daerah melainkan dikoordinir oleh salah satu yayasan. Hal itu diperkuat saat ini tidak adanya keterbukaan dan trasnparansi anggaran penanganan Covid-19 sehingga dipertanyakan banyak kalangan masyarakat. Bahkan salah satu ketua partai di Karawang juga sempat menyinggung soal ini di status yang buat pada akun media sosialnya. “Semua bantuan perusahaan sa Karawang terkait wabah Covid-19…. Mengapa harus masuk ke rek. Yayasan ko bisa,” tulis akun Sukur Mulyono, Ketua DPD Golkar Karawang dalam status facebooknya. Hal tersebut mengungkap dugaan adanya salah satu yayasan yang menampung seluruh bantuan dana untuk penanganan Covid-19 di Karawang dan mengharuskan untuk mentransfernya ke rekening yayasan tersebut. “No hoak. A1,” lanjutnya dalam kolom komentar. Pernyataan Mulyono itu diamini politisi senior Kabupaten Karawang, Imun Munandar. Imun meminta agar keberadaan yayasan tersebut segera diusut tuntas agar jelas keberadaannya dan perannya, sebagai apa? “Kami minta keterbukaannya, kenapa kok bisa masuk ke rekening yayasan. Kenapa dikoordinir, ini harus segera diusut. Jangan sampai ada dugaan pemanfaatan situasi pandemik Covid-19 di Karawang untuk mencari keuntungan,” tegasnya. “Usut tuntas keberadaan Yayasan itu agar masyarakat tahu kebenarannya,” pungkasnya. Sementara itu beberapa waktu lalu, gabungan kelompok mahasiswa Karawang mendatangi kantor DPRD Karawang. Mereka menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan di antaranya meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan anaggaran covid-19. “Semua unsur harus dilibatkan termasuk mahasiswa untuk bersama-sama membantu dan mengawasi agar ada transparansi. Terlebih bantuan yang diberikan pemerintah saat ini banyak yang tidak tepat sasaran dan data lama yang dipakai,” pungkasnya. (red/mhs)