Warga Tunggu Bantuan yang tak Kunjung Tiba
KARAWANG– Sudah empat hari pelaksanaan Pembatasan Sosisal berskala Besar di Karawang namun masih banyak keramaian yang terjadi. Sanksi bagi pelanggar pun baru berupa sanksi-sanksi sepele. Di saat yang sama, warga terus mengeluhkan bantuan dari pemerintah yang tak kunjung tiba. Pemimpin daerah alih-alih akur dan berbagi tugas tampil ke publik, namun malah terkesan saling bertentangan pada sejumlah kebijakan. “Seharusnya para pemimpin di daerah fokus ke sana, jangan membuat kegaduhan di depan publik karena itu selain membuat kesan Pemda tidak siap, juga berdampak buruk bagi upaya penanggulangan Covid-19,” kata Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol’s), Cecep Sopandi, kepada awak media. “Lebih baik duduk bersama, jika ada perbedaan pendapat selesaikan di ruang dialog internal. Jangan dijadikan konsumsi publik. Karena publik tidak perlu itu. Harus bisa menjaga perasaan dan moral publik,” tandasnya. Menurutnya, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemda. Seperti yang penting mendesak itu menyiapkan dan merumuskan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, mulai dari pemetaan sampai distribusinya. Selain itu secara berkala evaluasi pelaksanaan PSBB dan membuat langkah strategis dalam meminimalisir dampak penyebaran Covid-19. “Lebih baik itu saja yang dipikirkan. Perdebatan di ruang publik tidak akan berbuah simpati di tengah pandemik Covid-19 saat ini,” pungkasnya. Bansos Amburadul Sementara itu, bantuan paket sembako Pemprov Jawa Barat yang sebelumnya secara simbolis dilepas oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana mulai menuai polemik di masyarakat. Saat sampai di desa tujuan, si pengirim memberikan paket sembako pada nama yang sama namun orang yang beda. Hadi nama orang yang harusnya menerima justru “gigit jari” saat Hadi lain orang yang sama satu desa dengan dia, plus orang cukup berada, justru yang menerima paket sembako tersebut. Kades Ciwaringin, Ocih pun kesal. Kekesalan dia bukanlah tanpa sebab. Ia khawatir justru akhirnya pmerintah desa yang disalahkan oleh warganya.Padahal, saat pengiriman paket pun tak ada aparatus desa yang tahu.