KBEonline.id- Mentan Amran Sulaeman di Karawang mengungkapkan bahwa memang ada mafia pangan di lapangan. Beli beras dengan harga beras Rp 8 ribu kemudian dijual lagi menjadi Rp 17 ribu.
Selain itu, isu defisit daging sapi nasional kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik terkait ketahanan pangan. Seorang pengamat politik dan konsultan komunikasi publik, Hendri Satrio, mempertanyakan langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging, mengingat neraca komoditas tersebut masih menunjukkan kekurangan sekitar 250 ribu ton.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mengakui bahwa komoditas daging masih mengalami defisit. Namun, ia menegaskan pemerintah terus mencari solusi untuk menjaga pasokan tetap aman di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
Baca Juga:Satpol PP Larang Pedagang Jualan di Sekitar Al Jihad Jelang Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini AlasannyaPutar Otak, 5 Strategi Korporasi Menavigasi Ketidakpastian Global dan Manfaatkan Peluang Indonesia- Tiongkok
“Ini daging masih minus, kita akui. Tapi kita terus bekerja bagaimana mencukupi kebutuhan itu,” ujar Amran, Kamis (23/4).
Selain persoalan produksi, pengamat juga menyoroti rantai distribusi yang dinilai belum efisien, termasuk keberadaan pedagang perantara (middleman) yang berpotensi memengaruhi harga di tingkat konsumen. Bahkan, muncul kekhawatiran terkait dampak kebijakan terhadap pelaku usaha di sektor distribusi.
Menanggapi hal tersebut, Amran menilai persoalan distribusi tidak hanya melibatkan perantara biasa, tetapi juga praktik yang mengarah pada pelanggaran hukum. Ia mengungkapkan adanya indikasi permainan harga yang merugikan masyarakat.
“Bukan hanya middleman, ada juga mafia di dalamnya. Ini yang kita bongkar,” tegasnya.
Amran memaparkan temuan terkait praktik kecurangan beras di pasaran, di mana kualitas tidak sesuai standar namun dijual dengan harga tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan beras dengan tingkat pecahan tinggi dijual sebagai beras premium.
“Kalau premium itu maksimal 14 persen pecahan, tapi yang kita temukan sampai 59 persen. Harga beli sekitar Rp8.000, dijual Rp17.000. Ini jelas merugikan rakyat,” ungkapnya.
Ia memperkirakan praktik tersebut menyebabkan kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah. Pemerintah, kata dia, telah mengambil langkah tegas dengan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Baca Juga:PGE Pertamina Geothermal Energy Gelar RUPST, Tunjuk Direktur Keuangan BaruMentan Amran Cek Gudang Beras Karawang, Pastikan Stok Beras Indonesia Cukup untuk Setahun ke Depan
“Ini bukan sekadar untung, ini menipu rakyat. Kita tidak akan biarkan,” katanya.
Di sisi lain, diskusi juga menyinggung ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai “superpower pangan”. Pengamat mempertanyakan indikator yang jelas terkait target tersebut, termasuk apakah mencakup swasembada seluruh komoditas pangan atau hanya komoditas tertentu.