Di sisi lain, kebutuhan PJU di Kabupaten Bekasi masih sangat besar, mencapai sekitar 12 ribu titik. Sementara kemampuan anggaran tiap tahun masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.
Untuk mengatasi hal itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) agar percepatan pemasangan PJU bisa terealisasi.
“Target kami seluruh jalan kabupaten terpasang PJU 100 persen. Dengan skema KPBU, kami optimistis dalam dua tahun ke depan bisa tercapai,” tandasnya.
Baca Juga:Bom Waktu Proses Pengisian BPD di Kabupaten Bekasi, Istilah Tokoh Berpotensi Munculkan Konflik1251 Anggota Pramuka Garuda Kabupaten Bekasi Dikukuhkan, Tingkatan Tertinggi dalam Kepramukaan
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, turut menyoroti pentingnya pemerataan penerangan jalan hingga ke wilayah perkampungan. Menurutnya, keberadaan PJU bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjamin keamanan.
“PJU ini sangat vital, terutama di wilayah yang masih minim penerangan. Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya terpusat di jalan protokol, sementara jalan-jalan di kampung dibiarkan gelap,” ujarnya.
Rudy menilai, langkah Dinas Perhubungan yang memprioritaskan daerah rawan kejahatan sudah tepat. Namun, DPRD akan terus mendorong perluasan program dengan dukungan anggaran serta skema KPBU yang memadai.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal dari sisi penganggaran dan membahas kerja sama KPBU. Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kalau jalan terang, potensi kriminal bisa ditekan,” katanya.
Politisi Partai Golongan Karya itu juga meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat, termasuk dengan kepolisian dan pemerintah desa, agar penentuan titik pemasangan PJU benar-benar tepat sasaran.
“Harus berbasis data, baik itu data kerawanan kriminal maupun aspirasi masyarakat. Dengan begitu, program ini bisa lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” tandasnya. (Iky)