KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Realisasi belanja APBD Kabupaten Bekasi 2026 hingga pertengahan tahun masih berjalan lambat. Dari total anggaran yang tersedia, baru sekitar 21,19 persen atau setara Rp1,6 triliun yang terserap, sementara sebagian besar program pembangunan belum terlihat bergerak signifikan di lapangan.
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI menunjukkan, masih terdapat sekitar 78 persen anggaran yang belum dibelanjakan. Kondisi ini dinilai menjadi kemunduran tersendiri, mengingat dalam beberapa tahun terakhir penyerapan anggaran di Kabupaten Bekasi cenderung lebih optimal dan pembangunan dapat dimulai lebih awal.
Lambatnya realisasi anggaran tersebut memunculkan perhatian berbagai pihak. Sebab, kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik sekaligus memperlambat roda pembangunan di sejumlah sektor. Masyarakat pun masih menantikan percepatan program yang semestinya sudah mulai berjalan sejak awal tahun anggaran.
Baca Juga:Polres Metro Bekasi Buka Jalan bagi Atlet Mobile Legends Berbakat untuk Tembus Level NasionalTernyata di Tengah Kota Jakarta Masih Ada Kampung Bernama Goa Monyet : Suasananya Masih Asri Khas Perkampungan
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saiful Islam mengatakan, program yang berdampak langsung kepada masyarakat seharusnya menjadi prioritas, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Rendahnya serapan anggaran menandakan banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
”Tentu apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, segera dilaksanakan, baik itu pembangunan fisik maupun program lainnya. Karena kan, kinerja pemerintah yang dilihat masyarakat. Dari sisi pembangunan, tentu seharusnya segera diselesaikan dan dilaksanakan,” kata Saeful Islam kepada Cikarang Ekspres, Minggu (21/6).
Saeful mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun, karena berpotensi menumpuk pekerjaan dan menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Kalau ditunda lalu ditumpuk di akhir tahun, jelas tidak baik. Tinggal bagaimana kebijakan pimpinan daerah untuk mempercepat pelaksanaannya,” tambahnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti dampak lain dari keterlambatan pembangunan, yakni potensi kenaikan harga material yang dapat memengaruhi volume pekerjaan di lapangan.
“Kalau harga material naik, sementara anggaran tetap, biasanya volume pekerjaan yang menyesuaikan. Ini tentu merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui kondisi tersebut. Saat ini, Ia meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat proses penyesuaian anggaran agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai pada awal bulan Juli 2026 mendatang.