KBEONLINE.ID CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan beserta unsur forkopimcam telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau tim pengawas yang dibentuk untuk mengawal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said mengatakan, di bentuknya Satgas SPPG MBG ini berdasarkan amanat dari Bupati Bekasi yang memerintahkan membentuk Satgas di setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
” Jadi tujuannya adalah supaya pemerintah kecamatan bersama dengan forkopimcam dan elemen-elemen yang ada di wilayah itu memantau, mengevaluasi pelaksanaan dapur MBG ini,” kata Said, Senin (22/6/26).
Baca Juga:Emas Batangan vs Reksadana, Mana yang Lebih Untung? Simulasi Investasi Rp2,5 Juta untuk PemulaUsung Tema 80 Tahun Mengabdi, Polres Karawang Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial untuk 658 Warga
Ia menjelaskan, tim satgas SPPG MBG ini melibatkan Pemerintah Kecamatan, Forkopimcam, Kepala Desa, UPTD Puskesmas, UPTD Keberhasilan, kader posyandu, serta element-element masyarakat lainnya.
Saat ini, dari jumlah dapur yang di proyeksikan sebanyak 25 hingga 30 dapur, baru ada 20 dapur yang sudah berjalan dan yah yang tersebar di 7 Desa di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.
” Tentu tugas kita disini adalah melakukan pembinaan terhadap dapur-dapur MBG berikut manajemennya sehingga itu bisa tertata dengan baik, baik dalam urusan administrasi, perizinannya, kelayakan dan kelengkapan dari dapur MBG itu sendiri. Sampai pada urusan keamanan kemudian distribusi dan kemanfaatan di masyarakat khususnya terhadap penerima manfaat,” tuturnya.
Selain itu, kata Said, keberadaan dapur MBG ini bisa memberikan efek domain positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar dapur MBG. Salah satu contohnya adalah rekrutmen karyawan harus dari masyarakat setempat.
” Kemudian keberadaan MBG ini juga bisa memberikan efek sosial terhadap masyarakat disitu, artinya tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan kehidupan sosial di sekitarnya,” ujarnya.
” Selanjutnya, dapur-dapur MBG ini membutuhkan bahan baku yang cukup banyak dan kita berharap bahwa mereka memprioritaskan masyarakat di sekitarnya sebagai supplier termasuk ketika ada koperasi merah putih atau koperasi yang dibentuk masyarakat, Bumdes dan para pelaku-pelaku umkm untuk bisa menjadi bagian tak terpisahkan supplier bahan baku MBG itu,” sambungnya.
Tidak hanya itu, tugas Satgas SPPG MBG ini melakukan monitoring kemudian mengevaluasi untuk memastikan bahwa keberadaan dapur MBG di wilayah ini memiliki dokumen perizinan yang lengkap.