KBEonline.id – Puluhan tahun berlalu, namun kemacetan di wilayah Lemahabang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, seolah tak pernah benar-benar menemukan jalan keluar.
Di tengah usia kemerdekaan Republik Indonesia yang kini menginjak 81 tahun, wilayah yang menjadi salah satu simpul mobilitas penting Kabupaten Bekasi itu masih belum memiliki infrastruktur pengurai kemacetan yang memadai.
Rencana pembangunan underpass atau flyover di Lemahabang, Cikarang Utara memang mulai menemukan titik terang. Berbagai kajian teknis disebut telah mencapai sekitar 90 persen, Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan, dan kebutuhan pembebasan lahan mulai dimatangkan. Namun, proyek tersebut masih menunggu kepastian sumber anggaran pembangunan.
Baca Juga:Amankan Pilkades Digital 2026, Polresta Karawang dan TNI Siapkan Ribuan Personil Gabungan Kawal Semua Tahapan Bupati Aep Pimpin Rapat Persiapan Pilkades 67 Desa: Harus Benar-benar Siap
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri bagi Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Aktivitas kendaraan yang tinggi setiap hari belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang mampu mengurai kepadatan di sejumlah titik strategis.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan PJU pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengungkapkan persoalan di Lemahabang cukup kompleks lantaran kawasan tersebut bersinggungan dengan dua status jalan berbeda.
“Lemahabang-Cibarusah itu jalan provinsi, kemudian Bekasi-Karawang merupakan ruas jalan nasional,” kata Deni Hendra Kurniawan di Cikarang Pusat, Senin (18/8).
Menurutnya, Pemkab Bekasi dalam rencana tersebut berperan menyiapkan kebutuhan pendukung, terutama pembebasan lahan. Sementara untuk pembangunan fisik, kewenangannya berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai status jalan.
Dishub Kabupaten Bekasi, kata Deni, siap melakukan koordinasi apabila pembangunan nantinya dibiayai Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Kalau yang membangun Kementerian Perhubungan, kita siap koordinasi terkait MoU atau PKS-nya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Bekasi hampir mendapatkan pembangunan underpass di kawasan Telaga Asih. Bahkan, draf kerja sama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan disebut sudah beberapa kali difinalisasi dan tinggal menunggu penandatanganan.
Baca Juga:Kota Karawang Berbenah, Kabel-kabel di Atas yang Semrawut Harus Dikubur, Dialihkan ke Jaringan Bawah TanahAde Kunang Balik Tudingan Jaksa: Rp 8,5 Miliar Bukan Fee Ijon Proyek
Namun, rencana tersebut batal setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur serupa kemudian dialihkan ke kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
“Drafnya sudah finalisasi beberapa kali, tinggal tanda tangan. Ternyata ada efisiensi dan sebagainya. Setelah itu ada kejadian di Bekasi Timur, akhirnya justru Kota Bekasi yang mendapatkan anggaran tersebut,” jelasnya.