PKH/BPNT Cair Dikira Bantuan Gubernur
KARAWANG– Gaduh Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 sangat merepotkan seluruh perangkat desa. Khususnya, para ketua RT dan RW di desa, yang notabene bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Dibeberapa desa saat ini, Bansos Covid-19 baik dari pusat, provinsi, maupun desa, tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, ditengah Pandemi yang menyusahkan perekonomian warga. Pemerintah gencar menggembor-gemborkan bantuan untuk seluruh masyarakat terdampak.
Imbasnya, para RT dan RW yang ada di garda terdepan mendapat serangan hebat dari masyarakat. Menyusul hingga saat ini, Bansos Covid-19 yang disebut-sebut sebagai Jaring Sosial perekonomian rakyat. Belum jelas kapan waktu pencairannya.
Baca Juga:ABG Positif Korona MeninggalAFK Gelar Turnamen Freestyle Futsal via Medsos
Bahkan, sistem yang dibuat diakui pemerintah desa selalu berubah-ubah. Sehingga, kebanyakan kepala desa kebingungan. Seperti apa kriteria final, warga yang berhak atas berbagai bantuan sosial tersebut.
Di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan misalnya. Ketua RT setempat sudah diserang warga, jauh sebelum adanya pendataan. Issu-issu nepotisme dan politik muncul. Terlebih, desa tersebut baru saja selesai Pilkades tahun 2019 lalu.
“PKH kemarin cair, warga mengira itu Bansos Covid-19. Kita di serang. Dituduh yang tidak-tidak. Katanya, RT pilih kasih, nepotisme, dan lain-lain,” ungkap Ketua RT 01/01 Dusun Krajan, Desa Muarabaru, Cilamaya Wetan, Kardipin Heryanto, kepada KBE, Senin, (20/4) di kantor desa.
Kardipin bilang, kabar kabur soal Bansos Covid-19 yang diterima masyarakat ditengah kesulitan ekonomi seperti ini. Membuat perangkat desa dan Ketua RT jadi bulan-bulanan.
“Kita mah sabar, kasih warga pengertian dengan sosialisasi. Kalau itu tuh PKH/BPNT bukan Bansos Covid-19. Tapi tetap saja, sampai di masyarakat mah berbeda,” ujarnya.
Sekertaris Desa Muarabaru, Depri mengungkapkan, dalam DTKS Kemensos Desa Muarabaru hanya mendapat kuota 123 KK untuk program Bansos Covid-19 dari Provinsi Jawa Barat.
Padahal, kata Depri, ajuan hasil pendataan RT yang sudah divalidasi kepala desa jumlahnya sampai 800-an. Dengan selisih yang jauh, kata dia, besar kemungkinan akan terjadi kerusuhan di lingkungan masyarakat.
Baca Juga:SMK Muhammadiyah Campaka Serahkan APD Face Shield ke RSUD Bayu Asih1 PDP Meninggal Dunia
“Belum ada barang bantuannya saja sudah ribut. Apa lagi saat distribusi nanti. Bisa di demo kita pak,” ungkap sekdes milenial itu.