Lebih jauh Depri menjelaskan, dampak yang lebih besar akan terjadi. Apa bila data yang digunakan provinsi sebagai dasar penerima Bansos Covid-19 adalah data lawas. Pasalnya, di data lawas itu. Banyak warga yang dulu miskin, kini sudah jadi orang berada. Tak sedikit juga data yang rangkap dengan penerima BPNT/PKH, juga yang sudah meninggal.
“Kita kan sudah jelaskan juga ke masyarakat, bantuan sosial itu untuk warga yang tidak dapat PKH/BPNT. Tapi praktiknya, semua juga mau,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Muarabaru, Ato Sukanto mengatakan, masalah lain muncul ketika masyarakat mengetahui. Jika besaran bantuan antara pusat, provinsi, dan desa berbeda-beda.
Baca Juga:ABG Positif Korona MeninggalAFK Gelar Turnamen Freestyle Futsal via Medsos
Kata Ato, bantuan dari pusat berupa program PKH/BPNT rata-rata masyarakat menerima uang tunai Rp. 200 ribu. Sementara, Bansos Covid-19 dari provinsi besarannya Rp. 500 ribu. Sedangkan BLT dari Dana Desa besarannya Rp. 600 ribu.
“Besaran yang beda-beda itu juga akan jadi masalah. Kalau inginnya kepala desa sih, merata dan sama,” ucapnya.
Ato menambahkan, sebagai kepala desa yang baru saja menang Pilkades. Bansos Covid-19 ini jadi bumerang baginya. Pasalnya, serangan dari lawan politiknya kini kian terasa. Menyusul semakin dekatnya pencarian bantuan tersebut.
“Saat ini kita hanya lakukan langkah-langkah antisipasi. Seperti rapat dengan tokoh dan BPD. Sebelum menyalurkan bantuan tersebut,” pungkasnya. (wyd/rie)