KARAWANG- Para ASN di Karawang, terlebih yang memiliki jabatan tinggi alias eselon II disinyalir sedang kebingungan mendapati adanya tiga nama bakal calon bupati: dua di antaranya pimpinan mereka saat ini, Cellica Nurrchadianna dan Ahmad “Jimmy” Zamakhsyari, satu lagi Gina Swara, putri mantan pimpinan mereka, yakni mantan Bupati Karawang, Ade Swara.
Para ASN diprediksi bakal terbagi tiga. Sesuai dengan prefrensi pilihan di antara tiga nama tadi. Cellica, Jimmy dan Gina. Kendati sangat memungkinkan dua nama bisa menjadi pasangan calon. Meski aturan melarang ASN berpolitik praktis, namun adanya hutang jasa atau pun kedekatan emosional membuat para ASN ditaksir akan cari muka bukan sekadar kepada satu calon, nantinya. Tapi kepada ketiganya.
Bahkan disebut-sebut sampai ada ASN yang menyoba menjodohkan Cellica-Gina lantaran berhutang jasa kepada Ade Swara: ia menjadi eselon II atau kepala dinas di era Ade Swara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri saat diwawancarai awak media mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang yang akan di gelar bulan September 2020 mendatang.
“PNS itu harus proporsional dan profesional, bekerja saja jangan memikirkan urusan politik apalagi berpolitik praktis,” kata Acep..
Menurutnya, yang harus dilakukan ASN adalah fokus bekerja bagaimana menyelesaikan RPJMD bukan mementingkan urusan pribadi. “Mudah-mudahan kita bisa wujudkan ini semua,” harapnya.
Disoal adanya kabar sejumlah camat yang dikumpulkan salah satu bakal calon bupati untuk memenangkan dirinya (balon bupati) pada pemilihan nanti. Acep meyakini jika kabar tersebut belum tentu kebenarannya. Pasalnya kata Sekda Acep, calonnya saja belum ada. “Pilkadanya juga belum masih lama, calonnya juga belum ada, lembaga – lembaga penyelenggaranya juga belum dibentuk belum bekerja,” ujarnya.
Yang jelas, Acep mengungkapkan, pihaknya selalu memberikan imbauan mengingatkan pada setiap kesempatan, kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya.
“ASN harus punya integritas, netralitas, profesional, dan tidak berafiliasi dengan calon maupun partai politik manapun di Pilkada,” pungkasnya. (bbs/mhs)
