KBEonline.id— Komisi II DPRD Kabupaten Karawang meninjau langsung Pasar Johar pada Senin (4/5) guna mendorong pasar tersebut menjadi percontohan dalam program pengendalian inflasi yang digagas pemerintah pusat.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya menjaga stabilitas harga, terutama agar komoditas kebutuhan pokok di pasaran tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya.
Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya antara Komisi II DPRD Karawang dengan Perum Bulog yang membahas lonjakan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Baca Juga:Sampah Burangkeng Mau Diolah Jadi Bahan Bakar Pabrik, Plt Bupati dan DPRD Sudah Setuju Kerjasama dengan SwastaCibuaya Berkibar, Bupati Aep Tetapkan Desa Pajaten Jadi Lokasi Fokus P2WKSS 2026
Dari hasil pembahasan itu, disepakati perlunya skema distribusi yang lebih efektif dengan menjadikan Pasar Johar sebagai titik intervensi pengendalian inflasi.
Konsep yang disiapkan menempatkan Perum Bulog sebagai pemasok utama yang akan menyalurkan bahan pokok secara langsung kepada pedagang di pasar.
Dengan pola distribusi yang lebih ringkas ini, diharapkan jalur pasok menjadi lebih efisien dan mampu menekan harga di tingkat konsumen.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyebut Pasar Johar memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung untuk dijadikan pasar percontohan.
“Pasar ini sudah berstandar SNI dan pengelolaannya menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT) yang berjalan cukup baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, termasuk persoalan tunggakan retribusi yang muncul sejak masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, proses penataan pasar juga belum sepenuhnya optimal karena masih ada pedagang yang belum bersedia direlokasi sementara selama pembangunan berlangsung.
Baca Juga:42 Tahun Menumpang di Tanah Wakaf, SDN Adiarsa Timur I Desak Pemda Segera Relokasi BangunanDPRD Sentil Kinerja Pemkab Bekasi: Bereskan 147 Persoalan, Jangan Loyo!
“Secara umum kondisinya sudah baik, namun tetap perlu penataan di beberapa titik seperti kios di luar area pasar dan pengaturan parkir agar lebih tertib,” kata Mumun.
Komisi II DPRD Karawang berharap seluruh persiapan dapat segera dimatangkan sehingga program ini berjalan optimal. Ke depan, jika skema ini berhasil diterapkan di Pasar Johar, model serupa akan direplikasi di pasar lain sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Karawang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Karawang, Dindin Rachmady, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran tetap aman.